Page 43 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021
P. 43

BP2MI CATAT HAMPIR 5 JUTA PEKERJA MIGRAN DIBERANGKATKAN SECARA
              ILEGAL
              Badan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat ada hampir 5 juta pekerja
              migran  diberangkatkan  secara  ilegal.  Selama  dua  tahun  terakhir  baru  sekitar  65  ribuan  dari
              mereka yang dibantu kepulangannya, beberapa dalam keadaan meninggal dunia.

              Kepala  BP2MI,  Benny  Rhamdani  mengatakan  jutaan  pekerja  migran  diberangkatkan  melalui
              sindikat. Mayoritas korban adalah perempuan. Di negara tempat mereka bekerja, seringkali para
              korban mendapat kekerasan dari majikannya atau tidak mendapat upah.

              Dalam dua tahun terakhir, pihaknya sudah membantu kepulangan 65.734 pekerja. Dari jumlah
              itu, di antara mereka pulang sudah dalam keadaan meninggal sebanyak 981 orang, 1.316 sakit
              dan 60 ribu orang terjerat hukum.

              "Ada 4,7 juta, hampir 5 juta (pekerja migran) tidak tercatat resmi. Itu mereka 90 persen korban
              penempatan ilegal," ujar dia saat membuka rakornas BP2MI di Bandung, Rabu (6/10/2021).

              "Banyak  yang  harus  dideportasi,  kita  layani  kedatangannya  dan  kita  pastikan  tiba  dengan
              selamat di daerah asalnya," ucap dia lagi.

              Fenomena ini harus disikapi dengan serius. Pasalnya, sindikat yang masuk dalam tindak pidana
              penjualan orang seperti ini ia duga melibatkan banyak pihak. Maka dari itu, beragam instansi
              terkait  harus  meningkatkan  pengawasan  sekaligus  membongkar  praktik  penempatan pekerja
              migran ilegal.

              "Ini  adalah  Kejahatan  yang  dilakukan  secara  sistematis,  terorganisir  dan  melibatkan  banyak
              pihak," kata dia.

              Upaya yang sudah dilakukan saat ini, BP2MI membentuk satgas internal pemberantasan sindikat
              penempatan pekerja migran ilegal. Pihaknya sudah mendapat mandat khusus dari Presiden Joko
              Widodo.

              "Perintah Presiden melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki," katanya.

              Ketua Dewan Pengarah Satgas Komjen (Purn) Suhardi Alius menyatakan bahwa komitmen ini
              harus dirasakan secara langsung. Sehingga, sindikat bisa diungkap.
              "Semua kita masukan (dalam satgas), penyidik kepolisian, kejaksaan, ppatk, untuk mendorong
              itu," ucap dia.

              [ray].






















                                                           42
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48