Page 38 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021

Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sebesar 0,22% dari nilai upah dengan batas atas upah adalah
Rp 5 juta per bulan.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 920,71 miliar untuk iuran peserta JKP tahun
2022. Anggaran tersebut diterima Kementeri-an Ketenagakerjaan (Kemna-ker) berdasarkan
usulan BP Jamsostek. "Kemnaker sudah menerima usulan hitungan iuran JKP dari BP Jamsostek
yang dibayarkan pemerintah untuk tahun 2022, yaitu sebesar Rp 920,71 miliar," ujar Anwar
Sanusi, Sekretaris Jenderal Kemnaker saat dihubungi KONTAN, Rabu (6/10).

Usulan anggaran iuran JKP bagi peserta BP Jamsostek tersebut telah memperhitungkan potensi
jumlah peserta tahun 2022. "Saat ini sedang diusulkan untuk masuk APBN," ungkap Anwar.

Adanya JKP ditujukan menjadi jaring pengaman yang bersifat jangka pendek, terutama bagi
pekerja yang terkena PHK, sehingga pemerintah berencana mengevaluasi pelaksanaan Jaminan
Hari Tua (JHT) saat ini yang menjadi bantalan utama bagi pekerja yang terkena PIIK.

Perluasan peserta

Koordinator bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Si-regar menilai program JKP ini sebagai
kebijakan yang positif dan bisa mergadi solusi bagi masalah BP Jamsostek yang menghadapi
lor\jakan klaim JHT oleh pekerja PHK. Dengan begitu, "Pekerja yang menerima JKP tak perlu
mengambil JHT," katanya.

Tapi Timboel menyarankan pemerintah memperluas cakupan JKP bagi pekerja yang
mengundurkan diri dan pekerja kontrak yang masa kerjanya berakhir. Pasalnya, ada
ketidakadilan bila kedua kategori pekerja ini tak mendapat JKP sedangkan mereka dibatasi tak
bisa mengambil JHT.

Dia juga meminta kepada pemerintah agar pembatasan pencairan JHT dilakukan secara
bertahap dan tidak langsung dilakukan ketika JKP mulai dilaksanakan.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta agar penerapan program JKP tak
merugikan pekerja, terutama terkait pencairan dana JHT pekerja.

Profil Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

- Landasan hukum : UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
PP Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Prpgram Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.____________ _____________________________

- Besaran iuran: 0,46% dari upah per bulan. Sebesar 0,22% iuran dibayarkan oleh pemerintah
dengan batas atas Rp 5 juta per bulan, dan 0,24% dibayarkan oleh pekerja dari hasil rekomposisi
iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 0,14% dan Jaminan Kematian (JKm) sebesar
0,10%. Pemerintah akan mengevaluasi besaran iuran dan batas atas upah JKP yang dibayarkan
setiap dua tahun dengan melihat kondisi ekonomi.
* Manfaat: uang tunai, pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat JKP dikecualikan kepada pekerja
yang mengundurkan diri, pensiun, dan meninggal dunia. Manfaat uang tunai diberikan sebesar
45% dari nilai upah terakhir yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan selama tiga bulan dan

sebesar 25% dari nilai upah terakhir pada tiga bulan berikutnya._____

Sumber: Peraturan Pemerintah (PP) 37/2021

37