Page 33 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021
P. 33
Adanya JKP ditujukan menjadi jaring pengaman yang bersifat jangka pendek, terutama bagi
pekerja yang terkena PHK, sehingga pemerintah berencana mengevaluasi pelaksanaan Jaminan
Hari Tua (JHT) saat ini yang menjadi bantalan utama bagi pekerja yang terkena PHK.
Perluasan peserta
Koordinator bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai program JKP ini sebagai
kebijakan yang positif dan bisa menjadi solusi bagi masalah BP Jamsostek yang menghadapi
lonjakan klaim JHT oleh pekerja PHK. Dengan begitu, "Pekerja yang menerima JKP tak perlu
mengambil JHT," katanya.
Tapi Timboel menyarankan pemerintah memperluas cakupan JKP bagi pekerja yang
mengundurkan diri dan pekerja kontrak yang masa kerjanya berakhir. Pasalnya, ada
ketidakadilan bila kedua kategori pekerja ini tak mendapat JKP sedangkan mereka dibatasi tak
bisa mengambil JHT.
Dia juga meminta kepada pemerintah agar pembatasan pencairan JHT dilakukan secara
bertahap dan tidak langsung dilakukan ketika JKP mulai dilaksanakan.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta agar penerapan program JKP tak
merugikan pekerja, terutama terkait pencairan dana JHT pekerja.
32
