Page 80 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021
P. 80
Judul Komisi IX meminta penerapan JKP tak rugikan pekerja
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Manfaat Program JHT dan JKP
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/komisi-ix-meminta-penerapan-jkp-
tak-rugikan-pekerja
Jurnalis Abdul Basith Bardan
Tanggal 2021-10-06 19:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta agar penerapan program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) tak merugikan pekerja. JKP merupakan program baru Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) yang akan mulai diterapkan
pada tahun 2022 mendatang. Program tersebut ditujukan bagi pekerja yang terkena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK).
KOMISI IX MEMINTA PENERAPAN JKP TAK RUGIKAN PEKERJA
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta agar penerapan program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) tak merugikan pekerja.
JKP merupakan program baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek) yang akan mulai diterapkan pada tahun 2022 mendatang. Program tersebut
ditujukan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Jangan sampai ada kerugian yang menimpa pekerja dengan kebijakan baru ini," ujar Saleh saat
dihubungi Kontan.co.id, Rabu (6/10).
JKP sebelumnya dibentuk dalam Undang Undang Cipta Kerja. Saleh bilang semangat adanya JKP
ditujukan untuk pemberian modal bagi pekerja yang terkena PHK sebelum mendapat pekerjaan
baru.
Sebelumnya pekerja yang terkena PHK mencarikan Jaminan Hari Tua (JHT) yang ia bayarkan.
Setelah adanya JKP, Kementerian Ketenagakerjaan mengkaji agar penarikan JHT dilakukan
dalam masa kepesertaan yang dibatasi. Saleh menyebut JHT sebagai tabungan yang dibayarkan
oleh pekerja selama masa kerjanya. Sehingga uang tersebut dapat ditarik kapan pun.
"JHT bisa diambil kapan saja oleh para pekerjanya, tidak boleh terlalu lama," ungkap Saleh.
Saleh memahami adanya kekhawatiran likuiditas dari dana kelolaan BP Jamsostek. Namun, hal
itu merupakan tugas BP Jamsostek dalam memastikan likuiditas terjaga dengan baik.
79
