Page 84 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021

"Kemenaker sudah menerima usulan dari BP Jamsostek terkait perhitungan iuran JKP yang
dibayarkan pemerintah untuk tahun 2022, yaitu sebesar Rp 920,71 miliar," ujar Sekretaris
Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (6/10).

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 37 tahun 2021 disbeutkan
bahwa iuran JKP sebesar 0,46% dari upah sebulan. Dimana iuran tersebut akan dibayarkan oleh
pemerintah dan rekomposisi iuran program lainnya.

Pemerintah membayar iuran peserta JKP sebesar 0,22% dari upah sebulan dengan batas
maksimal upah Rp 5 juta per bulan. Sementara rekomposisi iuran terdiri dari iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14% dan Jaminan Kematian 0,1%.

Usulan anggaran iuran JKP tersebut telah memperhitungkan eligibilitas peserta tahun 2022.
Berdasarkan beleid yang sama, peserta JKP merupakan peserta BP Jamsostek yang terdaftar
pada program JKN, JKK, JKM, JP, dan JHT pada perusahaan menengah dan besar serta peserta
program JKN, JKK, JHT, dan JKM pada usaha mikro dan kecil.
"Saat ini proses pengusulan kepada pengajuan APBN," ungkap Anwar.

JKP bertujuan untuk menjadi jaring pengaman yang bersifat jangka pendek. Sementara Jaminan
Hari Tua (JHT) merupakan jaminan sosial yang bersifat jamgka panjang.

Kemenaker akan mengevaluasi pelaksanaan program JHT yang saat bisa dicairkan bagi pekerja
yang telah berhenti bekerja. Kajian dilakukan untuk mengembalikan pencairan JHT dalam skema
jangka panjang.

"Hal ini juga sebagai upaya agar antar satu program jamsos dengan yang lain saling harmonis
dan sinergis dalam memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh," jelas Dirjen PHI dan
Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri.
Sebelumnya pada tahun 2015 lalu, JHT diatur dapat dicairkan setelah masa kepesertaan 10
tahun. Namun, halnitu diunah hingga saat ini JHT bisa dicairkan tanpa minimal masa
kepesertaan.

83