Page 87 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021

"Ada 981 PMI yang meninggal, kita tangani kepulangan jenazahnya hingga diantar ke keluarga.
Dalam dua tahun terakhir, ada 1.316 PMI yang sakit dan kita tangani kepulangannya,
penyembuhannya hingga pulang ke kampung halamannya. Dalam dua tahun terakhir, ada
62.488 PMI yang mengalami kendala hukum sehingga harus dideportasi dan kita layani
kedatangannya dan kita pastikan tiba dengan selamat di daerah asalnya," kata Benny.

Benny menilai bahwa kasus-kasus ini diindikasi akibat ulah sindikat menempatkan mereka secara
ilegal. Dia juga menilai bila praktik tersebut sudah bersifat Extraordinary crime dan bukan hanya
sekedar tindak pidana penjualan orang (TPPO) namun tindak pidana lainnya yang disinyalir
melibatkan oknum dari berbagai instansi.

Oleh karena itu, kata Benny, perlu penanganan yang komprehensif guna memberantas mafia
atau sindikat penempatan PMI secara ilegal.

"Perlu penanganan yang luar biasa, pendekatan yang bersifat multidoors, pengenaan TPPO juga
Tindak Pidana Korporasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Harus dicari otak pelaku
agar menimbulkan efek jera. Ini adalah Kejahatan yang dilakukan secara sistematis, terorganisir,
dan melibatkan banyak pihak," tuturnya.

"Saya bermimpi suatu saat memenjarakan ke sel penjara yang tersedia mereka yang disebut
sindikat, mafia serta menyita dan merampas semua harta kekayaan dari bisnis kotor penempatan
ilegal," kata Benny menambahkan.

Benny menuturkan praktik jual beli anak bangsa atas nama pekerja migran ini sudah berlangsung
lama. Para sindikat dan mafia mengambil keuntungan besar dari bisnis ini.

"Mereka seolah tidak bisa disentuh hukum negara. Dan berbagai bentuk eksploitasi kekerasan
fisik, kekerasan secara seksual, gaji yang tidak dibayar semestinya, pemutusan hubungan kerja
secara sepihak dan pelarungan atau pembuangan ke tengah laut, mayat para pelaut kita korban
kekerasan di atas kapal, akan menambah daftar panjang nasib pekerja migran Indonesia,"
katanya.

Dia menegaskan para mafia dan sindikat penempatan PMI ilegal dianggap sebagai musuh
negara. Dia pun mengajak semua pihak untuk sama-sama memerangi sindikat tersebut.

"Musuh kita sudah jelas siapa. Mereka adalah para sindikat dan mafia penempatan ilegal yang
kadang dibekingi oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan-kekuasaan. Jika kita
sepakat, bahwa perdagangan orang, perbudakan modern itu adalah tindakan kejahatan, maka
saatnya kita harus berani mengambil posisi untuk menghentikannya," ujarnya.

Dalam upaya penerangan sindikat ilegal ini, BP2MI membentuk satgas internal pemberantasan
sindikat penempatan ilegal. Menurut Benny, pihaknya sudah mendapat restu dari Presiden
Jokowi.

"Ini menjadi titik start yang baik, yang akan menjawab semua harapan sekaligus mewujudkan
tekad dan komitmen kita untuk memberikan perlindungan kepada PMI. Perintah Presiden
melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki," kata Benny.

"Kita boleh bangga, dengan Rp 159,6 triliun sebagai devisa yang selalu disumbangkan setiap
tahun oleh PMI kepada negara kita dan mereka jadi kelompok penyumbang kedua devisa bagi
negara ini, tapi di satu sisi kebanggaan ini harus juga dibarengi dengan rasa hormat dan
perlakuan negara yang layak kepada PMI dan keluarganya, sehingga berbagai fasilitas
menjadikan mereka sebagai VVIP di negara ini, ini menjadi komitmen kami," ujar Benny
menambahkan.

86