Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020

Title PENYUSUNAN RUU OMNIBUS LAW TETAP AKOMODASI KEPENTINGAN TENAGA KERJA
Media Name investor.id
Pub. Date 12 Januari 2020
https://investor.id/business/penyusunan-ruu-omnibus-law-tetap-akomodas i-kepentingan-
Page/URL
tenaga-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan upaya penyusunan Rancangan
Undang Undang (RUU) / Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibahas secara
komprehensif dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak.
"Walaupun tujuan RUU ini adalah menciptakan lapangan kerja melalui
pengembangan investasi tetapi pelindungan bagi pekerja tetap diperkuat," ucap Ida
dalam keterangan resmi yang diterima pada Sabtu (11/1).
Mengenai isu yang beredar tentang Serikat Pekerja dan Serikat Buruh yang tidak
dilibatkan dalam dialog perumusan omnibus law ini dan hanya dari pengusaha saja
yang dilibatkan. Ida mengatakan hal itu mutlak tidak benar.
"Tentu kita mendengarkan masukan dari unsur Tripartit Nasional yang terdiri dari
unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah," ucap Ida.
Ia mengatakan salah satu isi pembahasan omnibus law adalah pekerja dengan
hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja
kontrak, dipastikan mendapatkan hak dan pelindungan yang sama dengan pekerja
tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Hak tersebut antara
lain: hak atas upah, jaminan sosial, pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja,
dan hak atas pengakhiran atau putusnya hubungan kerja.
Adapun pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap mendapatkan
kompensasi PHK sesuai ketentuan.
"Selain menerima kompensasi PHK, pekerja ter-PHK mendapat pelindungan jaminan
sosial berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," ucap Ida.
Selain itu, sistem Upah Minimun (UM) tetap ada dalam omnibus law. Dimana UM
hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Perusahaan juga diwajibkan menerapkan Struktur dan Skala Upah untuk pekerja
dengan masa kerja di atas 1 tahun. Adapun, besaran upah di atas UM disepakati
antara pekerja dan pengusaha.
"Upah minimum tetap ada sebagai jaring pengaman dan tidak dapat ditangguhkan,"
terang Menaker.
Omnibus law juga akan membuat waktu kerja menjadi lebih fleksibel, dimana
pekerja dan pengusaha diberikan keleluasaan dalam menyepakati waktu kerja. Hal
ini untuk memfasilitasi jenis pekerjaan tertentu yang sistem waktu kerjanya di
bawah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.
"Ini untuk jenis pekerjaan tertentu. Bagaimana dengan pekerjaan yang ingin 8 jam
per hari atau 40 jam per minggu? Tetap ada, hanya kami memfasilitasi fleksibilitas
jam kerja," ucap Ida.

Page 102 of 175.