Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020

"Kita perlu melakukan lompatan dan terobosan dengan inovasi-inovasi baru agar
pelaksanaan K3 dapat terus diperkuat di tengah gerak perubahan masyarakat dan
revolusi industri yang kian melesat," kata Menteri Ida.

Menaker Ida Fauziyah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan baik
pengusaha, serikat pekerja, pekerja dan masyarakat, untuk terus meningkatkan
pengawasan dan penyadaran akan pentingnya K3. Persoalan K3 hendaknya tidak
hanya diingat dan dibahas saat terjadi kasus kecelakaan atau musibah di tempat
kerja.

"Jangan sampai problem K3 baru mendapat perhatian saat korban berjatuhan.
Jangan sampai kita baru peduli soal K3 ketika ada gugatan dari masyarakat atau
keluarga korban," kata Menteri Ida.

Kasus kecelakaan kerja menurun

Menteri Ida mengungkapkan kasus kecelakaan kerja pada 2018 telah terjadi
157.313 kasus kecelakaan kerja dan sepanjang Januari hingga September 2019
terdapat 130.923 kasus. "Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan kasus
kecelakaan kerja sebesar 26.40 persen," kata Menaker.

Meski demikian kata Menaker Ida, tantangan serius yang dihadapi yakni sebanyak
57,5 persen dari 126,51 juta total penduduk bekerja, berpendidikan rendah. "Ini
berpotensi menyebabkan rendahnya kesadaran pentingnya perilaku selamat dalam
bekerja," katanya.

Menaker Ida menyebut kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian,
kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat
memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kecelakaan kerja juga
mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan
ketenagakerjaan (IPK).

"Soal nyawa dan kesehatan manusia serta keselamatan adalah yang utama. Safety
first. Karena uang bisa dicari, karir bisa dikejar, namun keselamatan dan kesehatan
sama sekali tak tergantikan. Untuk itulah maka K3 harus terus kita promosikan
sebagai bagian penting dalam perlindungan tenaga kerja," katanya.

Menaker: Koordinasi, awasi, dan ingatkan

Menaker Ida menegaskan K3 bukan hanya tanggung jawab para pengusaha dan
pemerintah pusat. Menurut Menaker Ida, Serikat pekerja/Serikat Buruh juga wajib
memberi perhatian dan mendorong agar K3 dapat dijalankan secara efektif.

"Karena ketenagakerjaan adalah bidang yang diotonomikan sehingga pemerintah
daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan mengontrol atas
pelaksanaannya. Ini adalah soal kerja sama, koordinasi, saling mengawasi dan
saling mengingatkan," kata Menaker Ida.

Page 98 of 175.