Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 61
Title PENGAMAT : OMNIBUS LAW BERI KEPASTIAN KESEJAHTERAN PEKERJA
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 12 Januari 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/282830-pengamat-omnibus-law-ber i-kepastian-
Page/URL
kesejahteran-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
PEMERINTAH terus berupaya menguatkan pondasi ekonomi Indonesia sambil
mengantisipasi peluang dan tantangan dalam menghadapi era digitalisasi. Beberapa
langkah baik jangka pendek, menengah, hingga panjang disiapkan.
Ekonom Senior Habibie Center Umar Juworo menilai upaya yang dilakukan
pemerintah yang dituangkan dalam rancangan undang-undang (RUU) Omnibus
Law i tu untuk merupakan perlindungan kesejahteraan kepada pekerja di
Indonesia.
" Omnibus Law ini kan bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan
kepada pekerja jika terjadi pemutuhan hubungan kerja akibat perusahaan menurun
omsetnya. Jadi ada perhitungan pesangon yang cukup sampai pekerja mendapatkan
pekerjaan ditempat lain," kata Umar kepada wartawan di Jakarta, Minggu (12/1).
Beleid Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Diminta Selesai 3 Bulan Meski
demikian, Umar menilai pembahasan Omnibus Law ini harus melibatkan berbagai
kalangan termasuk serikat kerja sehingga ditemukan solusi terbaik dalam
implementasinya.
"Tentu harus ada titik temu semua pihak termasuk serikat pekerja sehingga tidak
ada lagi penolakan," tambah Umar.
Umar menilai Omnibus Law tujuannya untuk menyesuaikan peraturan
ketenagakerjaa dengan perkembangan investasi dan ekonomi yg baik bagi
pengusaha dan juga tenaga kerja.
"Perlu fleksibilitas dalam pengaturan ketenagakerjaan yang sesuai dengan
perkembangan ekonomi dan bisnis. Karena itu penentuan upah dan kompensasi
pemberhentian tenaga kerja (jika terjadi) harus berdasarkan pada pertemuan antara
kepentingan pekerja dan pengusaha," Imbuhnya.
"Upah minimum pekerja jelas harus didasarkan pada perhitungan kebutuhan fisik
minimum, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan produktivitas pekerja," jelas Umar.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
menyampaikan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. RUU ini bertujuan untuk
Page 60 of 175.
