Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 68

Title          PENGAMAT HABIBIE CENTER: OMNIBUS LAW BERI KEPASTIAN KESEJAHTERAN PEKERJA
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      12 Januari 2020
                              https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-habibie-center-omnibus-law -beri-
               Page/URL
                              kepastian-kesejahteran-pekerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Pemerintah terus berupaya menguatkan pondasi ekonomi Indonesia sambil
               mengantisipasi peluang dan tantangan dalam menghadapi era digitalisasi. Beberapa
               langkah baik jangka pendek, menengah, hingga panjang disiapkan.


               Ekonom Senior Habibie Center Umar Juworo menilai, upaya yang dilakukan
               pemerintah yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus
               Law itu untuk merupakan perlindungan kesejahteraan kepada pekerja di Indonesia.


               "Omnibus Law ini kan bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan
               kepada pekerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan menurun
               omsetnya. Jadi ada perhitungan pesangon yang cukup sampai pekerja mendapatkan
               pekerjaan ditempat lain," kata Umar dalam keterangannya, Minggu (12/1).


               Meski demikian, Umar menilai pembahasan Omnibus Law ini harus melibatkan
               berbagai kalangan termasuk serikat kerja sehingga ditemukan solusi terbaik dalam
               implementasinya.

               "Tentu harus ada titik temu semua pihak termasuk serikat pekerja sehingga tidak

               ada lagi penolakan," tambah Umar.

               Umar menilai omnibus Law tujuannya untuk menyesuaikan peraturan
               ketenagakerjaa dengan perkembangan investasi dan ekonomi yg baik bagi
               pengusaha dan juga tenaga kerja.


               "Perlu fleksibilitas dalam pengaturan ketenagakerjaan yang sesuai dengan
               perkembangan ekonomi dan bisnis. Karena itu penentuan upah dan kompensasi
               pemberhentian tenaga kerja (jika terjadi) harus berdasarkan pada pertemuan antara
               kepentingan pekerja dan pengusaha," imbunya.


               "Upah minimum pekerja jelas harus didasarkan pada perhitungan kebutuhan fisik
               minimum, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan produktivitas pekerja," jelas Umar.




                                                       Page 67 of 175.
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73