Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020

Title PERLUAS CAKUPAN KEPESERTAAN, BPJS KESEHATAN HARUS SASAR BURUH
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 12 Januari 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/282832-perluas-cakupan-kepesert aan-bpjs-
Page/URL
kesehatan-harus-sasar-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

KOORDINATOR Utama BPJS Review Odang Muchtar menilai banyak cara yang dapat
diakukan BPJS Kesehatan untuk memenuhi cakupan kepesertaannya. Salah satunya, yaitu
dengan mendorong perusahaan untuk mendaftarkan buruh dalam kepesertaan JKN-KIS.

Odang menilai, saat ini, BPJS Kesehatan masih banyak mengandalkan kepesertaan dan
pemasukannya dari PBI APBN dan PBI APBD.

Pascakenaikan iuran, dirinya menilai BPJS Kesehatan harus lebih gencar mencari celah
untuk kepesertaannya.

"Saya berpendapat BPJS harus kerja keras untuk mendaftar buruh yang bekerja di
perusahaan. Kenapa? Karena yang sekarang terdaftarkan baru sekitar 35 juta. Itu termasuk
keluarganya. Artinya buruhnya sendiri paling 10 atau 14 juta orang. Padahal buruh di
Indonesia itu ada 49,2 juta orang. Berdasarkan data BPS 2018. Artinya, masih banyak
buruh yang belum didaftarkan oleh majikan mereka ke BPJS Kesehatan," kata Odang
kepada Media Indonesia, Minggu (12/1).

Berdasarkan data pada laman BPJS Kesehatan, per 31 Desember, jumlah PBI APBD yakni
sebanyak 38.842.476 dan PBI APBN sebanyak 96.516.666. Sementara itu, jumlah peserta
dari Pekerja Penerima Upah yakni sebesar 35.907.690.

"Selisihnya kan cukup banyak tuh. Artinya BPJS harus kerja keras untuk mendaftar
perusahaan," lanjutnya.

Dirinya juga menyebut BPJS Kesehatan juga harus menyelidiki sendiri apa penyebab
banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan buruhnya dalam kepesertaan JKN-KIS.

Odang meyakini, dengan upaya BPJS Kesehatan menarik buruh untuk menjadi peserta
JKN-KIS, UHC Kepesertaan Indonesia akan terpenuhi. Di samping itu, pendapatan BPJS
Kesehatan juga akan semakin bertambah dan mampu menutup defisit BPJS Kesehatan.

"Terlepas defisit atau tidak, itu tanggung jawab BPJS untuk memperluas cakupan peserta.
Karena saat ini kan sebagian besar uang otomatis masuk dari APBN dan APBD," ungkapnya.

"Per desember, Kemenkeu tidak akan memberikan anggaran baru, maka BPJS harus gali
sumbernya sendiri. Salah satunya itu, pekerja penerima upah di perusahaan-perusahaan.
Tapi harus berkeringat, gak duduk-duduk aja lalu ngeggelontor tuh duit. Hemat saya, defisit
gak akan terjadi lagi kalau seperti itu," tandas Odang. (OL-2).

Page 84 of 175.