Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

Selain aksi besar-besaran, kata Mirah, serikat buruh di berbagai daerah juga akan mengirimkan
surat resmi kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar opsi penundaan atau pencicilan THR tak
diambil. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, juga menyatakan akan
menolak jika THR diberikan secara dicicil atau ditunda pembayarannya. KSPI dan buruh berharap
pembayaran THR harus 100 persen dan tidak dicicil karena pemerintah sudah bilang ekonomi
mulai membaik

Ringkasan

Pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai perusahaan swasta pada tahun ini boleh jadi
masih akan terhambat lantaran dampak pandemi Covid-19 ke dunia usaha belum mereda.
Pemerintah membuka opsi kebijakan THR Idul Fitri 2021 ini boleh ditunda atau dicicil seperti
2020 lalu.

PENCAIRAN THR KARYAWAN SWASTA BERPOTENSI MOLOR LAGI, BURUH MENOLAK

Pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai perusahaan swasta pada tahun ini boleh jadi
masih akan terhambat lantaran dampak pandemi Covid-19 ke dunia usaha belum mereda.
Pemerintah membuka opsi kebijakan THR Idulfitri 2021 ini boleh ditunda atau dicicil seperti 2020
lalu.
Potensi terhambatnya pembayaran THR ini salah satunya disampaikan Ketua Himpunan Peritel
dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah. Dia menyebut,
kondisi sektor usaha khususnya di operasional dan keuangan masih belum pulih dari dampak
pandemi Covid-19.
"Kalau pengusaha bisa membayar (THR) dicicil itu sangat menolong menyambung napas agar
perusahaan tetap masih bisa bertahan sampai pandemi selesai," kata Budihardjo kepada
Lokadata.id, Rabu (17/3/2021).

Menurut Budiharjo, dampak pandemi terhadap sektor usaha cukup beragam. Mereka yang paling
terpukul yakni sektor fesyen, ritel, hiburan dan restoran. Pendapatan usaha di sektor ini masih
di angka 40-50 persen dari kondisi normal.

Sedangkan, sektor usaha lain yang disinyalir mulai bangkit dengan pendapatan 70-80 persen ini,
di antaranya: supermarket, toko obat, dan beberapa restoran. "Perlu proses untuk balik ke
normal. Karyawan-karyawan masih harus kami panggil kembali, juga memantau perkembangan
program vaksinasi," katanya.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah sebelumnya mengatakan, pemerintah telah menyiapkan
kebijakan THR di masa pemulihan ekonomi ini. Namun, dia tidak memerinci bagaimana
pelaksanaan kebijakan tersebut di tahun ini.

Kepada Lokadata.id. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman
Bakrie juga mengatakan, sektor usahanya juga masih mengalami masa sulit. Menurutnya,
pembayaran THR akan disesuaikan kemampuan masing-masing perusahaan.

"Kami mau membangun iklim yang sehat. Pertama, kebijakan THR kami akan kembalikan ke
kemampuan perusahaan. Kedua, kita minta agar adanya komunikasi antara perusahaan dan
karyawan terkait ini," kata Firman.

228