Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

Firman mengatakan, secara umum kondisi industri alas kaki pada awal tahun ini sudah lebih baik
namun masih jauh dari pulih. Pasar domestik industri sepatu masih "belum banyak bergerak"
karena masih ada pembatasan sosial di sejumlah daerah.

Pemerintah pada 2020 lalu mengizinkan dunia usaha menunda atau mencicil pembayaran THR
bagi karyawannya. Meski begitu, pembayaran tunjangan tersebut tetap harus diselesaikan pada
akhir tahun yang sama. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
Nomor M/6/HI.00.01/V/2020.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reforms on Economics (Core), Mohammad Faisal,
pemerintah harus menetapkan kebijakan THR tahun ini secara proporsional. Pembayaran
tunjangan ini dilakukan dengan melihat sektor dan jenis usaha apa saja yang terdampak
pandemi.

Menurut Faisal, saat ini kondisi masing-masing sektor usaha cukup beragam. Sejumlah sektor
sudah mengalami pemulihan yang berarti, bahkan tak sedikit yang meraup untung di saat
pandemi. Namun, ada juga yang masih jauh dari bangkit.

Ia menambahkan, bagi sektor yang untung besar misalnya, tetap harus membayar THR secara
penuh. Sedangkan bagi mereka yang dalam proses pemulihan diperbolehkan mencicil atau
menunda pembayaran hingga akhir tahun. Sementara untuk sektor yang sulit bangkit bisa
diberikan bantuan oleh pemerintah serupa subsidi gaji.

"THR ini bagian dari upaya untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga perlu menjadi prioritas
bagi pemerintah pada Lebaran tahun ini," kata Faisal kepada Lokadata.id.

Dikonfirmasi soal ini, Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi mengatakan, pemerintah
membuka opsi kebijakan THR tahun ini sama dengan 2020 lalu. Namun demikian, lanjutnya,
pemerintah masih mengkaji secara matang opsi tersebut.

"Sepertinya iya (sama dengan tahun lalu) meskipun belum kami putuskan. Nanti paling tidak
pada awal bulan Ramadhan sudah ada keputusan sehingga akan ada kejelasan," katanya.

Anwar menegaskan, meskipun nantinya diputuskan ada relaksasi, pada intinya THR merupakan
hak pekerja yang harus diberikan pemberi kerja. "THR tetap ditunaikan tapi tidak harus
bersamaan. Relaksasi ini win-win solution," katanya.

Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Kemnaker, Dinar Titus menambahkan, kementeriannya masih mempelajari situasi
pelbagai sektor usaha. Menurutnya, perhitungan sektor atau jenis usaha yang terdampak ini
akan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kami masih menghitung-hitung melihat jangan sampai apa yang kami putuskan tidak sesuai
dengan yang di lapangan,' kata Dinar kepada Lokadata.id.

Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengancam bakal melakukan aksi besar-besaran jika
pemerintah kembali memperbolehkan pengusaha mencicil THR seperti tahun lalu.

Presiden Aspek Mirah Sumirat mengatakan langkah itu diambil karena kebijakan tersebut akan
sangat merugikan buruh. Bahkan, hingga saat ini, Mirah mencatat masih banyak perusahaan
yang belum menyelesaikan cicilan THR-nya tahun lalu.

"Kami akan aksi besar-besaran. Tentunya dengan protokol kesehatan. Itu yang akan kami
lakukan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (17/3).

229