Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

setiap hari tidak kita perbaiki, perbaiki, perbaiki, hilang kita," kata Presiden Jokowi di Istana
Negara, Jakarta, Rabu, kepada Penerima Kartu Prakerja Tahun 2020-2021.
Presiden mengingatkan pentingnya peningkatan kemampuan dan keterampilan pekerja di
Indonesia karena perubahan kebutuhan industri terhadap dunia kerja sangat cepat. Para pekerja
diminta untuk menanamkan inisiatif pada dirinya untuk terus meningkatkan kemampuan diri
agar bisa bersaing di era hiper-kompetisi seperti saat ini.

Dalam Program Kartu Pra Kerja, terdapat 1.700 jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh 165
lembaga pelatihan. Para peserta dibebaskan untuk memilih pelatihan sesuai potensi dan minat
"Saya memulai usaha dulu dari nol juga dimulai dari ikut pelatihan. Dulu sepekan tapi kalau ini
kan sekarang sudah zaman digital seperti ini Bapak Ibu bisa belajar online. Itu akan lebih
mempercepat," ujar dia.

Saat ini, jumlah peserta Program Kartu Pra Kerja baru sekitar 5,6 juta orang. Padahal masyarakat
yang mendaftar Program Kartu Pra Kerja mencapai 55 juta orang. Presiden mengakui jumlah
peminat Kartu Pra Kerja semakin tinggi, namun belum terakomodir seluruhnya dalam program
yang sedang berjalan. "Artinya peminatnya banyak sekali. Artinya apa? Memang ber lum
tertampung semuanya," ucap Presiden Jokowi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengusahakan agar calon pekerja migran
IryJonesia (CPMI) yang alon bekerja ke luar negeri mendapatkan kuota untuk pelatihan lewat
Program Kartu Prakerja. "Keinginan kami untuk mendapatkan alokasi atau kup-, ta bagi CPMI
belum terpenuhi, dan kami dijanjikan Pak Menko Perekonomian bisa dimungkinkan di semester
kedua Tahun 2021,'' kata Menaker.

Menurut Ida, rencana Kartu Prakerja untuk semester kedua pada tahun ini adalah karena
program itu masih menjadi salah satu bentuk bantuan sosial pan-demi COVID-19 bagi pekerja
korban pemutusan hubungan keija (PHK).

Ketika kesempatan mendapatkan Kartu Prakerjaitu dibuka untuk CPMI, ujar Ida, maka balai
latihan keija luar negeri (BLKLN) menjadi lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) yang akan
menyelenggarakan pelatihan.

Ida juga memastikan bahwa telah menginstruksikan jajarannya agar balai latihan kerja (BLK)
yang berada di bawah pemerintah pusat menyediakan pelatihan bagi calon pekerja Indonesia
yang akan berangkat ke luar negeri.

Ida juga menyoroti skema pembiayaan penempatan PMI, yang rencananya tidak dibebankan
kepada pekerja dengan memastikan bahwa pihaknya terus mendiskusikan dengan Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

232