Page 243 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

Ungkapan itu dia utarakan saat merespon terkait adanya kemungkinan tunjangan hari raya
(THR) 2021 bisa dicicil, seperti halnya tahun lalu.
Kata Iqbal, KSPI beserta para buruh berharap pembayaran THR harus secara langsung atau
tidak dicicil karena pemerintah menyebut, ekonomi Indonesia sudah mulai membaik.

"Bila THR dibayar mencicil atau tidak 100% maka daya beli buruh makin terpukul di tengah
pandemi corona ini akibat dirumahkan dan dibayar upah ala kadar, terlebih bantuan subsidi upah
sudah di stop oleh pemerintah," kata Iqbal dalam keterangan resminya, Kamis (18/3/2021).

Tidak hanya itu, kata dia pengaruh dari diberhentikannya bantuan subsidi upah oleh pemerintah
digadang akan membuat konsumsi semakin menurun.

Apalagi kalau nantinya THR yang diharapkan para buruh untuk meningkatkan daya beli harus
dicicil penerimaannya.
"Akibatnya konsumsi juga akan semakin menurun, dan dihantam lagi dengan kenaikan harga
barang kebutuhan pokok jelang puasa dan lebaran," tegas Iqbal.

Untuk itu katanya, harus ada keseimbangan dan rasa keadilan antara kepentingan buruh dan
pengusaha.

Dirinya beranggapan, pengusaha sudah dapat stimulus ekonomi dan keringanan pajak dari
pemerintah, maka secara bersamaan THR dan upah buruh harus dibayar penuh.

"Tidak dicicil (pembayarannya) agar konsumsi makin meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi
juga meningkat," ungkap Iqbal.

Kondisi ini juga kata Iqbal, diperparah dengan adanya ancaman PHK besar-besaran yang sedang
terjadi akibat berlakunya omnibus law UU Cipta Kerja yang memudahkan buruh di PHK dengan
pesangon yang kecil.

Oleh karenanya dia, berpesan jika permintaan ini tidak direspon baik oleh Menteri Tenaga Kerja
(Menaker), pihaknya dan buruh Indonesia mempertimbangkan untuk melakukan aksi.

"Sebaiknya Menaker memperhatikan juga kepentingan buruh, tidak hanya pengusaha saja,
termasuk pemberian THR ini," tukasnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menyiapkan aturan soal
pemberian tunjangan hari raya (THR) di tahun 2021 ini.

Tahun 2020, Kemnaker memperbolehkan perusahaan untuk mencicil pembayaran THR di tengah
pandemi covid-19.

Menaker Ida Fauziyah sempat membahas masalah THR saat melakukan Rapat Kerja dengan
Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

"Kami telah merumuskan kebijakan pengupahan pada masa pemulihan ekonomi akibat Covid-19
seperti pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021," kata Ida pada rapat yang
disiarkan secara virtual itu.

Poin THR Keagamaan 2021 masuk dalam perumusan kebijakan pengupahan pada masa
pemulihan ekonomi akibat Covid-19 oleh Kemnaker.

242