Page 263 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 263

Judul               Aturan THR 2021 Masih Dikaji Pemerintah
                Nama Media          Kompas
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         Pg10
                Jurnalis            Age
                Tanggal             2021-03-18 04:17:00
                Ukuran              210x101mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 69.300.000

                News Value          Rp 207.900.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative  -  Dinar  Titus  Jogaswitani  (Direktur  Pengupahan  Kementerian  Ketenagakerjaan
              (Kemenaker)) Kami sedang melihat data, apakah pandemi masih berdampak ke perusahaan atau
              tidak? Kalau masih banyak yang terdampak, mungkin THR masih perlu disepakati (secara bi-
              partit). Tetapi, kalau sudah tidak berdampak, kita kembali ke aturan awal (harus dibayar penuh
              dan tepat waktu sesuai ketentuan)



              Ringkasan

              Pemerintah sedang mengkaji aturan pemberian tunjangan hari raya atau THR keagamaan tahun
              2021. Kebijakan itu akan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
              tentang Cipta Kerja serta mempertimbangkan kondisi perusahaan dan pekerja. Buruh berharap
              pemberian THR tahun ini tidak lagi dicicil seperti tahun lalu.


              ATURAN THR 2021 MASIH DIKAJI PEMERINTAH


              Pemerintah sedang mengkaji aturan pemberian tunjangan hari raya atau THR keagamaan tahun
              2021. Kebijakan itu akan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
              tentang Cipta Kerja serta mempertimbangkan kondisi perusahaan dan pekerja. Buruh berharap
              pemberian THR tahun ini tidak lagi dicicil seperti tahun lalu.

              Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Dinar Titus Jogaswitani, Rabu
              (17/3/2021), mengatakan, pemerintah belum menetapkan arah kebijakan pemberian THR tahun
              ini karena masih mengkaji kondisi dampak pandemi Covid-19 terkini. "Kami sedang melihat data,
              apakah  pandemi  masih  berdampak  ke  perusahaan  atau  tidak?  Kalau  masih  banyak  yang
              terdampak,  mungkin THR  masih  perlu disepakati  (secara  bipartit). Tetapi,  kalau  sudah  tidak
              berdampak,  kita  kembali  ke  aturan  awal  (harus  dibayar  penuh  dan  tepat  waktu  sesuai
              ketentuan)," ujarnya.

              Tahun lalu, lewat Surat Edaran Menteri Ketenagakeijaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang
              Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-

                                                           262
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268