Page 264 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

19, Kemenaker mengizinkan perusahaan swasta menunda atau mencicil pembayaran THR.
Perusahaan yang terdampak pandemi dan tak mampu membayar THR sesuai jangka waktu yang
ditentukan dapat merundingkannya dengan pekerja secara bipartit.

Jika perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali, pembayaran THR dapat ditunda
sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Namun, pembayaran THR secara
bertahap atau ditunda itu tetap harus diselesaikan pada tahun 2020.

Sebelumnya, dalam rapat kerja Kemenaker dengan Komisi IX DPR, Selasa lalu, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah akan menyesuaikan dan
menyempurnakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR
Keagamaan dengan ketentuan terbaru di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.

PP No 36/2021 merupakan peraturan turunan UU Cipta Kerja. Pasal 9 PP tersebut mengatur,
THR wajib diberikan pengusaha kepada buruh dan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari
sebelum hari raya.

Dalam Pasal 62 disebutkan, jika pengusaha terlambat membayar THR sesuai waktu yang
ditentukan, akan didenda 5 persen dari total THR.

Pengenaan denda itu tidak menghilangkan kewajiban membayar THR Presiden Konfederasi
Serikat Pekeija Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar THR pada tahun ini dibayarkan secara
penuh.

Pertimbangannya adalah kondisi ekonomi Indonesia dan beberapa sektor sudah mulai membaik
tahun ini. Jika THR masih dicicil atau tidak dibayar 100 persen, daya beli buruh akan semakin
terpukul.

Sementara saat pengarahan kepada penerima Program Kartu Prakeija di Istana Negara, Rabu,
Presiden Joko Widodo mengatakan, program Kartu Prakerja akan menjadi model peningkatan
keterampilan.

Jika pandemi Covid-19 sudah selesai, pelatihan daring bisa dikombinasikan dengan pelatihan
tatap muka sehingga bisa lebih efektif meningkatkan keterampilan. Kesempatan bekerja dan
membuka usaha juga akan makin banyak. (AGE/LAS)

263