Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 83

GELARAN PARITRANA AWARDS BPJAMSOSTEK MASUKI TAHAP AKHIR PENJURIAN

              TERHITUNG 4 tahun sejak pelaksanaan Paritrana Awards yang pertama dilakukan oleh BPJS
              Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) pada 2017, tahun ini penghargaan bergengsi ini akan kembali
              digelar. Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi Pemerintah Daerah dan Perusahaan yang
              sepanjang  tahun  2020  mendukung  penuh  implementasi  dan  perlindungan  jaminan  sosial
              ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

              Direktur  Kepesertaan  BPJAMSOSTEK,  Zainudin,  menyambut  para  kandidat  penerima
              penghargaan Paritrana Awards 2021 di Hotel Double Tree, Jakarta, Selasa (16/3). Di hadapan
              para kandidat, Zainudin berpesan agar semua pihak selalu memberikan usaha terbaiknya dalam
              memberikan kesejahteraan kepada para pekerja.

              "Penghargaan tahun ini saya rasa sangat spesial, karena tahun 2020 yang merupakan tahun
              yang  cukup  berat  bagi  banyak  pihak  akibat  pandemi  Covid-19.  Namun  masih  tetap  bisa
              mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan maksimal. Untuk
              itu,  ditambahkan  indikator  penilaian  baru  terkait  inovasi  dalam  mengatasi  dampak  pandemi
              termasuk perlindungan bagi tenaga relawan Covid-19," tutur Zainudin  Para kontestan Paritrana
              Awards  yang  lolos  tahap  seleksi  awal  tahun  ini  terdiri  atas  34  pemerintah  provinsi  dan  124
              pemerintah kabupaten/kota. Itu belum termasuk 88 perusahaan berskala besar, 99 perusahaan
              skala menengah, dan 34 UKM (Usaha Kecil & Mikro) yang telah dinyatakan lolos seleksi tahap
              awal.
              "Dari proses seleksi lanjutan, akhirnya didapat total kandidat yang lolos ke tahap wawancara
              hari ini sebanyak 7 kandidat dari pemerintah provinsi, 8 pemerintah kabupaten/kota, masing-
              masing 9 9erusahaan skala besar dan menengah, serta 34 UKM," papar Zainudin.

              Jika  ditilik  dari  tahun  ke  tahun,  peningkatan  peserta  Paritrana  Awards  ini  selalu  meningkat.
              Dimulai dengan 243 kontestan pada 2017 hingga kini untuk tahun 2020 sebanyak 492 kontestan
              yang berpartisipasi atau naik 35% dari tahun lalu. "Ini membuktikan antusiasme Pemerintah
              Daerah dan Perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja di
              wilayah masing-masing bisa dikatakan sangat tinggi," tambahnya.

              Proses  wawancara  ini  merupakan  tahap  akhir  dari  penjurian  dan  selanjutnya  nanti  akan
              diumumkan oleh BPJAMSOSTEK setelah mendapatkan hasil penilaian dari tim juri. Adapun tim
              juri yang ditunjuk merupakan para ahli di bidangnya masing-masing.
              Paritrana  Award  Tim juri diketuai oleh Hotbonar Sinaga sebagai Ahli Jaminan Sosial, bersama
              Riant Nugroho selaku ahli kebijakan publik, Prof. Dr. Ravik Karsidi selaku Ahli Pemberdayaan
              Masyarakat/Sosiologi  Pendidikan,  Dr.  Chazali  Situmorang  selaku  Ahli  Jaminan  Sosial,  Drs.
              Soeprayitno  PhD  yang  mewakili  APINDO,  Ir.  Untung  Riyadi  SE  yang  mewakili  unsur  Serikat
              Pekerja, Retna Pratiwi SH., M.Hum selaku Direktur Jamsostek Kemnaker RI, dan Ir. Zanariah
              M.Si selaku Direktur SUPD IV Ditjen Bangda Kemendagri RI.

              Zainudin berharap dengan dilaksanakannya kegiatan Paritrana Awards ini mampu meningkatkan
              kepatuhan, dukungan, kepedulian (awareness), sekaligus memberikan edukasi kepada seluruh
              peserta terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.

              Mengutip pernyataan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, pada penyerahan Paritrana Awards 2019
              yang lalu, pengusaha atau pemberi kerja diharapkan agar selalu mendaftarkan perusahaan dan
              pekerjanya pada program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJAMSOSTEK karena
              merupakan  kewajiban  dalam  memenuhi  hak  para  pekerja  dan  menjamin  kesejahteraan  dan
              keamanan dalam bekerja. Wakil Presiden juga mendorong agar tiap-tiap Pemerintah Daerah
              segera mendaftarkan para pekerja non-ASN pada BPJAMSOSTEK.



                                                           82
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88