Page 69 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2019
P. 69
Title BELEID PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN HARUS DISEMPURNAKAN
Media Name bisnis.com
Pub. Date 23 Juli 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190723/12/1127643/beleid-perlindunga n-pekerja-
Page/URL
migran-harus-disempurnakan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan meminta sejumlah Civil Society
Organization (CSO) memberikan masukan secara konkret untuk menyelesaikan
aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
Direktur Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kemnaker Eva Trisiana
mengatakan masukan CSO penting dibutuhkan Kemnaker selaku leading sector
dalam penyusunan aturan turunan UU PPMI yang ditargetkan selesai November
2019 nanti sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017.
"Kami sangat senang jika masukan CSO dalam bentuk kalimat konkrit dan
konstruktif, bukan sebatas debat kusir agar peraturan turunan UU PPMI lebih
optimal dan cepat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam
UU tersebut," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (23/7/2019).
Selama ini, pemerintah terus berupaya secara intensif melakukan koordinasi dengan
kementerian/lembaga terkait dan CSO untuk menyelesaikan seluruh aturan turunan
setelah UU tersebut diundangkan November 2017.
Dalam kesempatan tersebut, Karo Hukum Kementerian Ketenagakerjaan Budiman
menyampaikan bahwa RPP ini menjabarkan 9 pasal dari UU 18/2017.
Simplikasi peraturan perundang-undangan menjadi alasan mendasar penyusunan
aturan turunan UU 18/2017 menjadi 3 Peraturan Pemerintah, 3 Perpres, 5
Permenaker dan 3 Peraturan Kepala Badan.
Sementara perwakilan CSO, Daniel Awigra selaku Deputi Direktur Human Rights
Working Group (HRWG) berpendapat mengingat RPP merupakan jantung
pelaksanaan PPMI, maka perlu diperjelas draft RPP yang masih bersifat umum dan
belum spesifik dalam memberikan pelindungan kepada PMI.
"Mekanisme perlindungan semacam apa? Siapa yang akan bertanggung jawab
Page 68 of 122.
