Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 MARET 2020
P. 74
Title DEMO TOLAK OMNIBUS LAW, INI 5 TUNTUTAN MAHASISWA DI DPR
Media Name detik.com
Pub. Date 04 Maret 2020
https://news.detik.com/berita/4925131/demo-tolak-omnibus-law-ini-5-tun tutan-
Page/URL
mahasiswa-di-dpr
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI melakukan aksi demo
menolak omnibus law di depan gedung DPR RI. Dalam aksinya, mereka
menyampaikan lima poin tuntutan.
Koordinator BEM SI Jabodetabek dan Banten, Bagas Maropindra, menilai
pembahasan omnibus law tak melibatkan masyarakat dan tidak berpihak kepada
pekerja serta rakyat kecil.
"Dalam negara demokrasi masyarakat berhak mengetahui apa yang dikerjakan
lembaga-lembaga pemerintah, serta memiliki hak untuk turut berpartisipasi dalam
jalannya roda pemerintahan. Seperti yang terjadi dalam penyusunan omnibus law ,
pemerintah justru menyampingkan aspirasi publik yang seharusnya dalam
konstruksi negara hukum keterbukaan menjadi hal penting," ujarnya.
Aksi tersebut berlangsung sejak Rabu siang di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot
Subroto, Jakarta Pusat. Mereka awalnya melakukan long march dari depan gedung
TVRI, lalu berorasi di depan gedung DPR.
Dalam aksi itu, mahasiswa membawa lima tuntutan terkait omnibus law , berikut
ini isi tuntutan mereka:
1. Menolak dengan tegas pengesahan RUU Cipta Kerja, karena bertentangan
dengan UU No 15 Tahun 2019 Bab 2 Pasal 5 dan Bab ll pasal 96 tentang
perubahan mas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
2. Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law RUU Cipta
Kerja yang mencederai semangat reformasi.
3. Menolak penghapusan hak pekerja meliputi jaminan pekerjaan, jaminan
pendapatan, dan jaminan sosial sesuai UU No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
4. Menolak penyederhanaan izin investasi yang berdampak pada kerusakan
lingkungan sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi untuk masyarakat dalam
setiap penyusunan dan perubahan kebijakan. (abw/idn)
Page 73 of 105.
