Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 MARET 2020
P. 70
Title OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA DINILAI LANGGAR HAK ASASI MANUSIA
Media Name kompas.com
Pub. Date 04 Maret 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/17490951/omnibus-law-ruu-c ipta-kerja-
Page/URL
dinilai-langgar-hak-asasi-manusia
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA, - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan,
dalam proses perumusan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pemerintah mengklaim
melibatkan partisipasi 14 komunitas serikat pekerja.
Namun, menurut dia, tidak pernah ada koordinasi dengan serikat pekerja dalam
merumuskan RUU Cipta Kerja.
"Faktanya seluruh organisasi tersebut ditambah organisasi jurnalis media itu
menyatakan tidak pernah dilibatkan (dalam proses perumusan RUU Cipta Kerja),"
kata Usman dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu
(4/3/2020).
Menurut dia, pada Pasal 25 Konvenan International Hak-hak Sipil dan Politik
disebutkan bahwa negara wajib membuka partisipasi publik dan menjamin hak
warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan mencakup pembuatan
kebijakan.
Sementara itu, hukum Indonesia juga mengatur bahwa untuk memastikan
partisipasi masyarakat, maka setiap RUU harus dapat diakses dengan mudah.
Oleh karenanya, Usman menilai, penyusunan RUU tersebut melanggar HAM karena
tak melibatkan serikat pekerja.
"Secara faktual tidak ada (draf RUU Cipta Kerja di website Kemenkumham) dan
banyak masyarakat tidak punya dokumen itu," ujarnya.
"RUU Omnibus ini saya kira tidak melibatkan partisipasi bahkan melanggar prinsip,
jadi tidak melibatkan partisipasi, bahkan belakangan kita catat serikat buruh yang
mulai diintimidasi," sambungnya.
Selanjutnya, Usman mengkritik dihapusnya Pasal 59 dalam Undang-undang Nomor
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Menurut dia, penghapusan Pasal 59 akan membuka ruang bagi pengusaha untuk
mempekerjakan pekerja di bawah PKWT tanpa batas waktu.
"Artinya, pekerja dapat dipekerjakan dalam waktu yang tak terbatas berdasarkan
perjanjian kontrak tanpa kepastian skema keamanan, pengupahan dan jaminan
pensiun sebagaimana berlaku bagi PKWT," pungkasnya..
Page 69 of 105.
