Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 MARET 2020
P. 68
"Pemerintah justru menyampingkan aspirasi publik yang seharusnya dalam
kontruksi negara hukum keterbukaan menjadi hal penting," ujar Bagas dalam
orasinya di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/3).
Para mahasiswa melihat adanya kecacatan dari RUU Omnibus Law tersebut.
Misalnya masalah yang sering dibahas oleh kalangan buruh dan pekerja seperti
upaya penghapusan hak meliputi jaminan pekerjaan, jaminan pendapatan, dan
jaminan sosial yang bertentangan dengan UU Nomor 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan.
"Pasal-pasal yang masuk RUU Cipta Kerja di Omnibus Law ini berbeda dengan
sebelumnya, bahkan menimbulkan beberapa masalah," katanya.
Bagas mengatakan contoh yang menimbulkan masalah seperti hilangnya upah
minimum, kemudian hilangnya pesangon, dan diperbolehkannya status alih daya
seumur hidup. "Bahkan waktu kerja yang dinilai sangat eksploitatif," katanya.
Yang menarik, dalam aksinya kali ini mahasiswa membawa cotton bud (stik
pemersih telinga). Pesan yang ingin mereka sampaikan yaitu pemerintah dan DPR
harus lebih jelas mendengar aspirasi rakyat.
Saat ini di depan Gedung DPR, arus lalu lintas cukup tersendat. Aparat kepolisian
juga telah bersiaga mengamankan jalannya unjuk rasa ini..
Page 67 of 105.
