Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 MARET 2020
P. 66
Title TOLAK RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA, BEGINI ISI 5 TUNTUTAN MAHASISWA
Media Name jawapos.com
Pub. Date 04 Maret 2020
https://www.jawapos.com/nasional/04/03/2020/tolak-ruu-omnibus-law-cipt a-kerja-
Page/URL
begini-isi-5-tuntutan-mahasiswa/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JawaPos.com - Ratusan mahasiswa se-Jabodetabek melakukan unjuk rasa menolak
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Koordinator
BEM Jabodetabek, Bagas Maropindra mengatakan, Omnibus Law ini memberi
pengaruh kepada kerusakan lingkungan hidup.
Menurut Bagas, banyak perubahan di Omnibus Law yang dinilai bertentangan
dengan UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
"Persoalan yang merugikan lingkungan ditiadakannya pembukaan lahan yang
diperbolehkan atas asas kearifian lokal," ujar Bagas dalam orasinya di depan
Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/3).
"Karena hal tersebut dapat menyebabkan lebih banyaknya masyarakat kecil
menjadi tersangka untuk ke depannya," tambahnya.
Kemudian persoalan yang merugikan lainnya adalah frasa yang bisa digunakan
menjerat korporasi perusak lingkungan akan lebih aman ke depannya.
"Kemudian lainnya adalah bagi perusakaan pembuang limbah tidak lagi dapat
dilaporkan oleh masyarakat ke PTUN," katanya.
Oleh sebab itu, BEM Wilayah jabotabek menyatakan lima sikap.
1. Menolak dengan tegas pengesahan RUU Cipta Kerja krena bertentangan dengan
UU Nomor 15/2019 Bab 2 Pasal 5 dan Bab 11 pasal 96 tentang perubahan atas
UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law Cipta Kerja
yang menciderasi semangat reformasi.
3. Menolak penghapusan hak pekerja meliputi jaminan pekerjaan, jaminan
pendapatan dan jaminan sosial sesuai UU Nomor 1262003 tentang
Ketenagakerjaan.
4. Menolak penyederhadaan izin investasi yang berdampak pada kerusakaan
lingkungan sesuai dengan UU Nomor 32/2009 tentang Perlidungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi untuk masyarakat dalam
setiap penyusunan dan perubahan kebijakan..
Page 65 of 105.
