Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 MARET 2020
P. 62
Title RUU CIPTA KERJA DINILAI DORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 04 Maret 2020
https://www.beritasatu.com/nasional/605419/ruu-cipta-kerja-dinilai-dor ong-percepatan-
Page/URL
pembangunan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja sangat dibutuhkan
untuk mendorong percepatan dan pengembangan arah pembangunan nasional.
RUU Cipta Kerja diyakini akan mampu menggeliatkan investasi dan peningkatan
sektor penyerapan ketenagakerjaan.
"Penyederhanaan hukum diperlukan untuk menggeliatkan investasi. Kami lihat
omnibus law secara prinsip baik dan kita dukung. Tapi tentunya memang harus ada
sosialisasi yang lebih luas," kata Komite Bilateral Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia, George Iwan Marantika, dalam Diskusi Publik Omnibus Law, yang
digagas Amnesty International Indonesia, di Jakarta, Rabu (4/3/2020).
Menurutnya, omnibus law pada prinsip yang disampaikan pemerintah yakni adanya
masalah tumpang tindihnya peraturan dan perizinan sangat benar adanya. Jika tidak
ada pembenahan, maka Indonesia akan sulit bersaing di dunia secara global.
"Kondisi global sudah berat, ditambah (ancaman) corona. Dampaknya akan sangat
dramatis terhadap perekonomian Indonesia," ujarnya.
Omnibus law yang digagas pemerintah pun diakuinya cukup memberi harapan dan
bisa menjadi salah satu dari daya tarik masuknya investasi di Indonesia.
"Akan ada tiga isu besar didunia yang bisa sampaikan satu, peluang ekonomi digital
Indonesia yang sangat besar, kedua infrastruktur, ketiga omnibus law ini," ujarnya.
George mengakui, selama ini sulit bagi kalangan pengusaha lokal untuk
mengembangkan program-program baru lapangan usaha. Padahal, program-
program baru itu dapat membantu penyerapan tenaga kerja.
"Umumnya usaha di indonesia menengah-kecil. Untuk menciptakan program-
program baru yang bisa menghasilkan lapangan kerja baru ruwetnya luar biasa,"
kata George.
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan, dalam
omnibus law RUU Cipta Kerja pihaknya menyoroti satu aspek, yaitu sektor
ketenagakerjaan. Lesunya sektor kemudahan berusaha dan investasi sangat
dipengaruhi oleh perilaku korupsi, bukan karena masalah perizinan.
Page 61 of 105.
