Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 MARET 2020
P. 58
Title KOALISI SIPIL MINTA JOKOWI TARIK LAGI OMNIBUS LAW CIPTAKER
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 04 Maret 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200304131421-32-480418/koalisi -sipil-minta-
Page/URL
jokowi-tarik-lagi-omnibus-law-ciptaker
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi )
menarik Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja ( Ciptaker )
dari DPR RI .
Koalisi juga meminta DPR menghentikan pembahasan draf yang diajukan
Pemerintah tersebut.
Mereka menilai RUU tersebut menyimpan banyak permasalahan, baik dalam proses
maupun substansi. RUU itu juga dinilai menabrak banyak undang-undang yang telah
berlaku.
"Koalisi Masyarakat Sipil untuk RUU Cipta Kerja mendesak agar Presiden menarik
kembali Surat Presiden (Surpres) dan RUU Cipta Kerja yang telah dikirim ke DPR,"
kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam
keterangan tertulis, Rabu (4/3).
Ia mengatakan koalisi menyoroti tindakan pemerintah yang menutup akses publik
terhadap draf saat proses perumusan. Koalisi menyebut hanya segelintir elite yang
mendapat akses terhadap draf RUU Cipta Kerja saat dibahas di tingkat pemerintah.
Mereka khawatir proses pembahasan revisi UU KPK yang super kilat dan minim
transparansi kembali diterapkan dalam RUU ini. Apalagi, Jokowi menargetkan RUU
itu beres dalam 100 hari.
"Dengan pendekatan kejar tayang dan serba terburu-buru sebagaimana
diperlihatkan DPR dan Presiden, bukan tidak mungkin RUU Cipta Kerja bila
diundangkan menjadi sejarah sebagai UU yang efektivitasnya gagal," ujar
Asfinawati.
Dalam masalah substansi, koalisi menyebut ada sejumlah masalah. Salah satunya
terkait aturan pengupahan yang merugikan buruh, kewenangan pemerintah
merevisi Undang-undang dengan Peraturan Pemerintah, dan penyederhanaan izin
lingkungan yang berpotensi memicu kerusakan alam.
"Alih-alih membenahi situasi hiperregulasi, justru RUU Cipta Kerja menambah lebih
banyak peraturan pelaksana untuk implementasinya, tanpa proses evaluasi dan
monitoring yang jelas," ujar Asfinawati.
Page 57 of 105.
