Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 MARET 2020
P. 56

Title          KOMISI IX: DPR BELUM BAHAS RUU CIPTA KERJA, DRAF-NYA MASIH DI MEJA PIMPINAN
               Media Name     tribunnews.com
               Pub. Date      04 Maret 2020
                              https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/03/04/komisi-ix-dpr-belum-bahas -ruu-cipta-
               Page/URL
                              kerja-draf-nya-masih-di-meja-pimpinan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative















               Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono  , JAKARTA  - Anggota
               Komisi IX DPR  Netty Prasetiyani menyebut anggota dewan sama-sekali belum
               membahas RUU  Omnibus Law  Cipta Kerja.

                Surat presiden terkait RUU Cipta Kerja telah disampaikan kepada pimpinan DPR
               pada 6 Februari 2020 dan drafnya menyusul pada 12 Februari 2020.

                "Sekarang masih ada di pimpinan DPR yang nantinya dibawa ke Badan Musyawarah
               dan didistribusikan ke fraksi untuk diputuskan akan dibahas di mana? Apakah Badan
               Legislatif atau lainnya. Jadi belum ada pembahasan dan kami menunggu," ujar
               Netty, Rabu (4/3/2020).

                Ia berharap, buruh tidak terprovokasi dengan draf yang belum tentu benar dan
               mempercayakan pembahasan RUU tersebut ke DPR.

                 "Ketika nanti pimpinan akan menyerahkan ke Baleg, kita betul-betul akan
               mencermati, mana yang dikhawatirkan oleh teman-teman serikat pekerja dan mana
               yang sebetulnya keinginan pemerintah ingin membangun transformasi struktural,"
               kata dia.

                 Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menilai banyak penolakan
               terhadap RUU Cipta Kerja. Hal itu membuktikan pemerintah menyusun draf secara
               tertutup, tanpa melibatkan pihak-pihak terkait.


                "Akibatnya, ketika draft RUU diserahkan ke DPR dan kemudian menjadi dokumen
               publik, maka bermunculah penolakan-penolakan," ujar Heri.

                Seharusnya pemerintah membuka diri dalam penyusunan draft RUU tersebut,
               karena masukan-masukan dari pihak terkait wajib dipertimbangkan.

                "Pemerintah harus mengintensifkan sosialisasi ke semua kalangan agar rakyat
               mengetahui draft yang dibuat oleh pemerintah," kata Heri..






                                                       Page 55 of 105.
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61