Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2019
P. 54
"Imbal hasil dikembalikan kepada kesejahteraan peserta. Ini sangat bagus agar korban PHK
kembali dilatih keterampilannya," ucapnya.
Kendati demikian, dia berharap ada konsistensi pemerintah dalam menjalankan uji coba
program UB dan SDF dan nantinya peningkatan keterampilan pekerja dianggarkan dalam
APBN dan APBD.
Timboel menambahkan, dalam menghadapi revolusi industri 4.0 kebijakan yang digagas
pemerintah ini menjadi pilihan tepat. Sebab, jika kemampuan pekerja tidak ditingkatkan. RI
akan tertinggal dan tidak mampu bersaing di pasar global.
"Mekanisme tunjangan yang diberikan bagi pekerja yang di PHK harus benar-benar tepat
sasaran. Misalnya, dilihat dari pekerja yang menerima besaran upah minimum dan dari tingkat
kemampuannya juga perlu diperhitungkan," tuturnya.
Secara terpisah, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak
apabila tunjangan itu dibebankan dalam anggaran BPJS Ketenagakerjaan.
"Pemberian keterampilan setelah di PHK menjadi tanggung jawab negara. Pemberian
pesangon PHK itu tanggung jawab perusahaan. Kami minta itu tetap diberlakukan," katanya.
Sementara itu, ketika dihubungi Bisnis melalui pesan singkat, Deputi Direktur Bidang
Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja
mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan pengecekan dan akan memberikan
keterangan resmi.
Angka PHK di Indonesia
Tahun Jumlah Tenaga Kerja Ter-PHK (orang)
2014 77.687
2015 48.843
2016 12.777
2017 9.822
2018* 3.362
Page 53 of 65.
