Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2019
P. 53
Ketenagakerjaan. Tunjangan ini hanya diberikan dalam kurun 6 bulan hingga 1 tahun,"
ujarnya dalam Rakornas Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (8/1/2019).
Meski besaran tunjangan masih dikaji, lanjutnya, ke depannya tak menutup kemungkinan
nilainya dinaikkan sehingga orang yang terkena PHK tak perlu takut.
"Program ini memang [masih] uji coba dan nanti akan diluncurkan bersama BPJS
Ketenagakerjaan karena dari sisi anggarannya sudah ada dari dana operasional. Tentunya,
[pekerja penerima tunjangan] harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," tutur Hanif.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Harijanto menyambut baik
recana Kemenaker. Pasalnya, para pengusaha tak perlu lagi direpotkan dengan persoalan
pembayaran pesangon. Namun, dia mengkritisi bahwa jumlah korban PHK di Indonesia
mencapai lebih dari 20.000 orang per tahun.
Bagaimanapun, dia menilai program UB dan SDF akan menjadi pemikat investasi asing.
Selama ini, investor asing takut masuk ke Tanah Air karena harus membayar pesangon yang
mahal.
"Namun, mesti dilihat mekanisme pemberian tunjangannya. Kalau [korban PHK] mencari
sendiri BLK tentunya akan habis tunjangannya itu," ucapnya.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memperjelas mekanisme pelatihan yang diberikan bagi
korban PHK dan menyiapkan BLK yang memiliki kualitas bagus.
Harijanto mengusulkan agar anggaran tunjangan untuk korban PHK ini dialokasikan dalam
APBN mengingat masih banyaknya korban PHK yang tak memiliki skill. Apabila tetap
menggunakan alokasi BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah harus memastikan agar tak
memberatkan dan mengganggu iklim investasi.
BUKAN BEBAN
Di sisi lain, Kepala Bidang Advokasi Lembaga Swadaya Masyarakat BPJS Watch Timboel
Siregar berpendapat, tunjangan korban PHK tak akan membebani anggaran BPJS
Ketenagakerjaan.
Page 52 of 65.
