Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2019
P. 58
Sambung Firmansyah menambahkan, meski ada audit investigatif dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) yang menyatakan perpanjangan kontrak JICT-Koja melanggar Undang-
Undang karena tanpa izin pemerintah, tanpa tender dan tanpa dimasukkan dalam rencana
jangka panjang perusahaan. Namun terang dia, Hutchison masih menjalankan paksa
perpanjangan kontrak JICT-Koja tanpa alas hukum.
"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sedang merampungkan kasus JICT-Koja. Dengan
adanya kepastian hukum kasus penjualan aset nasional JICT-Koja, maka iklim investasi akan
semakin membaik. Ke depan, Pemerintah harus berhati-hati terhadap segala investasi yang
dalam jangka panjang menghilangkan potensi ekonomi dan kedaulatan nasional," paparnya.
(akr)
Page 57 of 65.
