Page 245 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2019
P. 245
Title SAAT HAK BURUH JADI NOMOR DUA DEMI INVESTASI
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 25 Januari 2019
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190125163840-92-363939/saat-hak -buruh-
Page/URL
jadi-nomor-dua-demi-investasi
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
SAAT HAK BURUH JADI NOMOR DUA DEMI INVESTASI
Penegakan hukum dan pengawasan yang lemah terhadap hak-hak buruh menjadi
persoalan klasik yang tidak kunjung tuntas. Banyak kasus pelanggaran hak-hak
buruh oleh pengusaha yang belum memperoleh titik temu.
Kasus paling hangat yang membuat kepala orang menggeleng ialah pengusaha
asing yang kabur membawa upah seluruh karyawan. Ada pula beberapa perusahaan
yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sebanyak 3.000 karyawan PT Selaras Kausa Busana (SKB) belum menerima gaji
sejak Agustus 2018. Para buruh terpaksa gigit jari lantaran direktur perusahaan
yang berasal dari Korea Selatan malah membawa kabur modal perusahaan sebesar
Rp90 miliar yang seharusnya menjadi gaji karyawan.
Tak tinggal diam, serikat pekerja telah mengadukan kasus tersebut kepada Dinas
Tenaga Kerja Kota Bekasi hingga Kementerian Ketenagakerjaan, Namun,
perjuangan belum membuahkan hasil.
Sebelumnya, bergulir pelanggaran hak pekerja lain yang belum rampung. Sebanyak
254 eks-karyawan PT Modern Sevel Indonesia (MSI) belum memperoleh upah yang
totalnya senilai Rp7,2 miliar. Karyawan pengelola ritel Sevel Eleven (Sevel) itu sudah
menuntut haknya selama lebih dari satu tahun.
Belum lagi, kasus pelanggaran upah minimum oleh beberapa perusahaan. Adapula
perusahaan yang belum mendafarkan pekerjanya sebagai peserta Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Menanggapi fenomena kasus pelanggaran hak pekerja, Kasubdit Pengawasan
Norma Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pengupahan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) FX Watratan menjelaskan pihaknya melakukan
pengawasan mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau ketentuan
yang berlaku.
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini tim
pengawas ketenagakerjaan merupakan otonomi daerah, sehingga pengawasan
ketenagakerjaan berada di level provinsi. Sebelumnya, tim pengawas berada hingga
tingkat kabupaten dan kota.
Page 244 of 248.
