Page 246 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2019

Watratan mengatakan setiap tim pengawas wilayah memiliki independensi dan
kewenangan dalam menyelesaikan masalah. Namun, Kementerian bisa memberikan
bantuan teknis untuk kasus-kasus tertentu.

"Dalam hal tertentu, ada juga yang mekanismenya berjenjang. Kalau ada pihak
yang keberatan atas penyelesaian di daerah boleh meminta keadilan di pusat, kami
akan tangani," jelasnya.

Jika permasalahan buruh telah merambah kepentingan negara baik dari aspek
politik, ekonomi, ia mengatakan kementerian pusat siap turun tangan.

Terkait proses penyelesaian, lanjutnya, tim pengawas akan turun langsung
memeriksa, mengambil tindakan, dan menyelesaikan sesuai aturan yang berlaku.
Hal itu jika permasalahan menyangkut hak normatif yang tercantum dalam
Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Termasuk dalam
permasalahan hak normatif adalah pembayaran upah minimum.

Namun, jika permasalahan masuk dalam ranah hubungan industrial, maka
penyelesaiannya harus melalui proses tripartite, mediasi hingga putusan pengadilan
industrial. Termasuk dalam permasalahn industrial adalah putusan PHK. Secara
umum, Watratan mengklaim tim pengawas kementerian pusat maupun daerah telah
melakukan tugasnya dengan m

"Saya kira selama ini kalau penangan kasus ketenagakerjaan teman-teman baik di
tingkat pusat maupun daerah cukup cepat. Namun tentunya harus berjenjang, kalau
kasus yang terjadi di daerah tentu kami dahulukan penanganan oleh pengawas
daerah," katanya.

Pemerintah 'Belum Hadir' untuk Pekerja

Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar mengatakan upaya perbaikan yang
dilakukan oleh Kemnaker belum membuah hasil, termasuk mengalihkan tim
pengawas dari kabupaten dan kota menjadi kewenangan provinsi.

"Jadi pengawasan kita seperti yang dulu tidak jalan dengan baik, pengawasan ini
belum mampu melaksanakan tugas seperti yang diamanatkan ketentuan yang ada,"
kata Timboel.

Timboel mengungkapkan kasus larinya investor tanpa tanggung jawab kepada
pekerjanya sudah terjadi berulang kali. "Tidak ada upaya mengejar pengusahanya.
(Dalam kasus PT SKB)misalnya sampai ke Korea Selatan atau meminta
pertangunggjawaban ke Kedutaan Besar Korea," kata Timboel.

Ke depan, Timboel mendesak pemerintah melakukan fungsi pengawasan yang
bersifat preventif, sehingga bisa mencegah pelanggaran hak-hak pekerja. Saat ini,
kata Timboel, pemerintah justru mengambil langkah setelah muncul pelanggaran

Page 245 of 248.