Page 247 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2019
P. 247
dari perusahaan. Toh, solusi yang diberikan juga cenderung menggantung alias
tidak menjawab tuntutan pekerja.
Menurutnya, kegagalan pemerintah dalam melakukan pengawasan lantaran
pemerintah selalu mendahulukan sisi investasi ketimbang penegakan hukum.
Misalnya, lanjut Timboel, tidak ada penindakan tegas pada kasus pelanggaran upah
minimum sebab pemerintah khawatir ketegasan hukum justru akan menekan
investasi asing.
"Kalau kita hanya fokus menarik investasi artinya penegakan hukum akan
dinomorduakan," katanya.
Selain itu, Timboel menilai anggaran untuk tindakan pengawasan hak-hak tenaga
kerja masih rendah. Akibatnya, kinerja dari tim pengawas pun cenderung kurang
maksimal. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), Timboel bilang, tim pengawas
juga kurang mumpuni baik dari kualitas maupun kuantitas.
"Kami selalu mengatakan harusnya ada komisi pengawas tenaga kerja yang disusun
secara tripartiet yaitu pekerja, pemerintah, dan pengusaha," ujarnya.
Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak memiliki pandangan tidak jauh
berbeda dengan Timboel. Menurutnya, selama ini Kemnaker belum bisa menyiapkan
langkah preventif secara menyeluruh. Setelah timbul masalah, katanya, Kemnaker
baru datang mambantu memberi solusi.
"Secara keseluruhan pengawasan memang belum efektif," kata Payaman.
Kurang maksimalnya pengawasan ini, kata Payaman, disebabkan jumlah pengawas
yang terlalu sedikit sehingga tidak bisa mengimbangi jumlah perusahaan dalam
suatu wilayah. Payaman juga menilai penempatan tim pengawas di provinsi justru
kurang fleksibel.
Seharusnya, kata Payaman, di beberapa kabupaten padat industri dapat
ditempatkan beberapa orang tenaga pengawas. Dengan demikian, tim pengawas
bisa memantau hak-hak pekerja oleh perusahaan secara rutin.
"Saya sarankan supaya dalam lima tahun ini pengawas secara bertahap ditambah
200 orang setiap tahun," katanya. (lav/bir)
Page 246 of 248.
