Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER2019

menjadi acuan dalam me-nyiapkan SDM melalui program pendidikan formal maupun
melalui pelatihan atau pemagangan.

Pilar kedua, terkait dengan lembaga pelatihan dan pendidikan yang kredibel.
Kredibilitas lembaga harus menjadi suatu barometer.

Ketiga, tenaga pelatihan atau instruktur sebagai ujung tombak dalam menjamin
kompetensi peserta pelatihan atau peserta pendidikan agar mencapai standar atau
kompetensi tertentu dalam suatu program, baik pelatihan maupun pemagangan.

"Keempat, soal sertifikasi. Lembaga Badan Nasional Sertifikasi Profesi memiliki peran
strategis dan sangat menentukan. Kualitas dan kontrol pembangunan SDM berada
pada sistem sertifikasi ini. Bila sistem sertifikasi ini dapat menjamin pengakuan
kompetensi seseorang, Insya Allah lembaga pelatihan yang memproduksi tenaga
kerja bisa dijamin kompetensi output-nya," tutur Khairul.

Data akurat

Dalam kesempatan itu, Khairul juga menyinggung pentingnya data yang akurat bagi
Kemenaker yang menjadi dasar analisis dalam membentuk program dan kebijakan.
Data yang akurat akan memudahkan semua pihak, termasuk perusahaan yang
berkaitan erat dengan kebijakan dan program pemerintah.

"Bagaimana mungkin suatu program betul-betul sesuai kebutuhan masyarakat
kalau data yang kita punya tidak berdasarkan mapping kondisi sebenarnya terkait
kondisi ketenagakerjaan? Untuk itu, kami mendorong para pengusaha untuk tidak
segan melaporkan kondisi ketenagakerjaannya ke dalam sistem di Kemenaker,"
tutur Khairul.

Sejatinya, ada banyak hal yang dapat dilakukan dalam sinergi pemerintah dan
industri dalam membangun SDM. Misalnya, pelatihan para mentor di perusahaan.

"Saat ini perusahaan yang melapor itu ada 240 ribuan. Dari data tersebut, kami
memperoleh informasi terdapat 8.000 lebih perusahaan yang punya lembaga
pelatihan dengan kapasitas melatih hampir 1,8 juta per tahun," tutur Khairul.

Selain itu, ia mengingatkan kembali mengenai regulasi Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2019 tentang super tax reduction atau insentif bagi perusahaan. Insentif
tersebut berupa pemotongan pajak hingga 200% dari biaya investasi yang
dikeluarkan untuk program perusahaan yang membangun SDM.

Sinergi Kemenaker dengan industri juga diharapkan dapat menjawab keluhan dari
para pengusaha yang kesulitan mencari tenaga kerja. Kesulitan ini bukan dari
jumlah, melainkan kualitas dan kompetensi kerja.

Di sisi lain, masyarakat melihat bahwa banyak pengangguran karena sulit
mengakses lowongan kerja. Ia berharap, sinergi antara perusahaan dan pemerin-
tah dapat meminimalisasi sejumlah masalah itu.

Page 102 of 182.