Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2020

pengelola hotel sebagai penerima kartu pra kerja.

"Kami terkendala dengan laporan yang diberikan oleh pengelola hotel. Kami
kerepotan dengan pendataan. Kami meminta tolong kepada media agar hotel dan
restoran segera mengumpulkan data. Saya khawatir ada hotel dan restoran tidak
mendaftarkan pegawainya," ujar Ketua PHRI, Haryadi Sukamdani .

"Ayo dong segera mendaftar, takutnya dipakai sektor lain yang belum perlu-perlu
amat mendapatkan kartu pra kerja," dia menambahkan.

Selain itu pemerintah juga diharapkan untuk memberikan insentif kepada industri
hotel dan restoran dalam hal: - Pembebasan iuran BPJS (Ketenagakerjaan dan
Kesehatan) tanpa pengurangan manfaat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke
depan.

- Pembebasan kewajiban pelaporan bulanan BPJS (Ketenagakerjaan dan
Kesehatan).

- Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Pekerja.

- Pelatihan bagi karyawan pada program kartu pra kerja sebaiknya ditiadakan dan
diganti dengan dengan uang tunai, karena karyawan lebih membutuhkannya.

- Pencairan tabungan tunjangan hari tua, agar dapat dimanfaatkan dalam situasi
dirumahkan.

- THR disubsidi oleh Pemerintah, atau pembayaran THR dapat dilakukan setelah
adanya recovery dari wabah Corona.

Sebelumnya pemerintah meningkatkan anggaran program Kartu Pra Kerja menjadi
Rp 20 triliun dengan target jumlah peserta 5,6 juta, orang. Program tersebut
diberikan kepada pekerja yang mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan
pekerjaan, pelaku usaha yang mengalami kesulitan usaha, salah satunya yang
disebabkan wabah virus Corona (COVID-19).

Adanya Kartu Pra Kerja diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan mengurangi
beban biaya hidup, dan membantu pekerja dan pelaku usaha
yangterdampakCOVID-19.

Dengan memiliki kartu Pra Kerja, akan mendapatkan manfaat sebesar Rp 3.550.000
yang terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000, insentif penuntasan
pelatihan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei
kebekerjaan Rp 150.000 (fem/ddn)

Page 168 of 184.