Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2020
P. 46
Title PENGUSAHA KESULITAN BAYAR THR AKIBAT DAMPAK CORONA, INI KATA MENAKER
Media Name kompas.com
Pub. Date 07 April 2020
https://money.kompas.com/read/2020/04/07/110500126/pengusaha-kesulitan -bayar-
Page/URL
thr-akibat-dampak-corona-ini-kata-menaker#
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, aturan pembayaran
Tunjangan Hari Raya ( THR) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78
Tahun 2015, tentang Pengupahan.
Di beleid tersebut mengatur bahwa perusahaan wajib membayarkan THR pekerja atau
buruh selambatnya 7 hari sebelum perayaan hari keagamaan.
Namun, di saat kondisi wabah virus corona (Covid-19) ini menurut dia, jalan keluarnya
adalah berkomunikasi antar pengusaha dengan para pekerja atau buruh.
"Berkaitan dengan dampak Covid-19 ini tentu kita mendengar ketidakmampuan
perekonomian perusahaan. Mengenai pengusaha kesulitan membayar THR kepada
buruh maka dapat ditentukan mekanisme dialog antara pengusaha dengan pekerja
untuk menyepakati pembayaran THR tersebut," katanya ketika dihubungi Kompas.com,
Senin (6/4/2020).
"Jadi, yang dibutuhkan sekarang adalah membangun dialog antara teman-teman
pengusaha dengan teman-teman pekerja atau buruh menyepakati," sambungnya.
Dia berpendapat, dengan kondisi wabah Covid-19, di satu sisi ekonomi perusahaan
sedang lesu, namun di sisi lain ada kewajiban pekerja atau buruh yang harus
dibayarkan.
"Semua tidak ingin kondisi ini, ini kewajiban yang harus dibayar oleh pengusaha, ini
haknya buruh, tetapi ketika perusahaan mengalami kesulitan ekonomi, bagaimana
kesulitan itu bisa disepakati dan menciptakan bagaimana mekanisme pembayarannya,"
ujarnya.
Ida menjelaskan, dalam beleid tersebut, apabila perusahaan tidak mampu
membayarkan THR sekaligus, maka pembayaran THR bisa dilakukan secara bertahap.
"Bila perusahaan tidak dapat membayar sesuai ketentuan perundang-undangan maka
pembayaran THR dapat ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati,"
jelasnya.
Jika dalam jangka waktu kesepakatan telah berakhir perusahaan tidak membayar THR
maka atas dasar hasil pemeriksaan pengawas dan rekomendasi yang diberikan,
perusahaan bisa dikenai sanksi sebesar 5 persen.
"Tetapi, dalam kondisi semacam ini yang dibutuhkan membangun dialog tadi," ucapnya.
Page 45 of 184.
