Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2020
P. 92
Title DPR DAN PEMERINTAH MULAI BAHAS OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA MINGGU DEPAN
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 07 April 2020
https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-dan-pemerintah-mulai-bahas-omni bus-law-ruu-
Page/URL
cipta-kerja-minggu-depan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, Baleg akan
menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk melihat kesiapan pembahasan
omnibus law RUU Cipta Kerja. Hal tersebut merupakan keputusan rapat internal
Baleg yang digelar melalui konferensi video, Selasa (7/4/2020).
Willy mengatakan, rapat kerja akan dilaksanakan pekan depan dengan sejumlah
menteri terkait, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto. Baca juga: Bahas Omnibus Law Cipta Kerja di Tengah Pandemi, DPR
Dinilai Tak Peka terhadap Rakyat.
"Raker yang terdekat di Baleg minggu depan untuk cek kesiapan pemerintah.
Dengan pak Airlangga, dan mungkin beberapa menteri terkait," kata Willy ketika
dihubungi wartawan, Selasa (7/4/2020).
Menurut dia, panitia kerja (panja) untuk RUU Cipta Kerja dan melakukan uji publik
menampung aspirasi serikat buruh, serikat pekerja dan pakar. "Jadi akan ada
pembentukan panja lalu mendengarkan aspirasi, uji publik untuk tampung aspirasi
berbagai pihak. Serikat Pekerja, Serikat Buruh, asosiasi-asosiasi,dan pakar," ujarnya.
Lebih lanjut, Willy mengatakan, tahapan selanjutnya Baleg akan menyerahkan draf
RUU Cipta Kerja ke sembilan fraksi di DPR, agar mempelajari RUU tersebut dan
menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rapat kerja. "DIM-nya tidak
mesti selesai semua, tapi bisa kita susun berdasarkan hasil-hasil RDPU," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, rapat paripurna pada Kamis (2/4/2020), menyepakati
pembahasan draf RUU Cipta Kerja dilanjutkan oleh Badan Legislasi (Baleg). "Surat
Presiden tanggal 7 Februari berkenaan RUU tentang Cipta Kerja yang telah dibawa
dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah dan telah disepakati untuk
diserahkan kepada Badan Legislasi," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Page 91 of 184.
