Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2020
P. 88
Title LPS AKAN PERLUAS JAMINAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN HINGGA DANA PENSIUN
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 07 April 2020
https://keuangan.kontan.co.id/news/lps-akan-perluas-jaminan-peserta-bp js-
Page/URL
ketenagakerjaan-hingga-dana-pensiun
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Setelah perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berencana memperluas
jaminan dan cakupan simpanan untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Dana
Pensiun, Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dan lembaga lain.
Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsing
menjelaskan, pihaknya akan memperluas penjaminan dana individu yang tergabung
dalam institusi besar.
Misalnya saja, dana BPKH berasal dari jamaah yang kemudian disimpan
menggunakan nama rekening institusi.
"Kami akan meningkatkan perluasan penjaminan dana individu yang dikelola
institusi besar termasuk dana dari institusi keagamaan. Tapi koperasi tidak masuk
karena bukan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata Lana
kepada Kontan.co.id, Selasa (7/4).
Tujuan perluasan cakupan ini untuk mengantisipasi dampak corona (Covid-19)
terhadap sektor jasa keuangan. Dengan begitu, LPS dapat menjamin kepercayaan
masyarakat di sektor perbankan melalui perluasan cakupan jaminan ini.
Selama ini LPS menjaminkan simpanan dengan nilai di bawah Rp 2 miliar. Namun
dengan adanya perluasan ini, maka penjaminan dana masyarakat bisa di atas Rp 2
miliar karena berasal dari kelompok besar.
"Misalnya saja jamaah membayar kebutuhan haji US$ 4.000 dan berapa juta juga
untuk beli kursi keberangkatan haji berarti nilainya di bawah Rp 2 miliar, tapi jika
dikumpulkan per kelompok maka jadi banyak. Jadi kemungkinan nilai penjaminan
BPKH dan BPJS Ketenagakerjaan di atas Rp 2 miliar," jelasnya.
Hingga saat ini, LPS masih menyiapkan rancangan perluasan jaminan ini baru
kemudian akan disinkronisasikan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
dan pemerintah. Nantinya kewenangan LPS diperluas mengenai cakupan dan
penjaminan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Page 87 of 184.
