Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2020
P. 89
"PP masih perlu disinkronisasi antar lembaga, karena LPS berkaitan dengan OJK,
Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemungkinan ada lebih
dari satu PP yang mewakili masing-masing institusi tersebut," jelasnya.
Diperkirakan payung hukum tersebut bisa selesai sebelum semester I 2020 karena
sudah ditagih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun diusakan bisa lebih
cepat demi mengantisipasi krisis ekonomi dan finansial di Indonesia.
Perluasan jaminan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang -- Udang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dalam aturan tersebut, LPS diberi kewenangan untuk merumuskan dan
melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan bagi kelompok nasabah dengan
mempertimbangkan sumber dana atau peruntukkan simpanan, serta besaran nilai
yang dijamin bagi kelompok nasabah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP).
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan LPS dalam berupa
langkah -- langkah penanganan masalah sistem keuangan diatur dalam PP.
Sementara untuk mencegah krisis sistem keuangan yang membahayakan
perekonomian nasional, Perppu 1/2020 mengamanatkan pemerintah dapat
menyelenggarakan program penjaminan di luar program penjaminan simpanan
sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) No 24 Tahun 2004 tentang LPS.
"Ketentuan mengenai lembaga penyelangggra program jaminan, pendanaan,
cakupan dan besaran nilai penjaminan ditetapkan dengan PP," demikian bunyi
aturan tersebut.
Page 88 of 184.
