Page 36 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2019
P. 36
Title KEMENAKER SEBUT MASIH ADA PERUSAHAAN YANG TAK PAHAM BAYAR THR
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 09 Mei 2019
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190508200640-92-393190/kemenake r-sebut-
Page/URL
masih-ada-perusahaan-yang-tak-paham-bayar-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa
perusahaan wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya ( THR ) paling lambat tujuh
hari sebelum Lebaran. Hal ini mengacu kepada Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.
"THR paling lambat (dibayarkan) seminggu sebelum Lebaran. Semua pekerja berhak
mendapat THR, baik pekerja tetap atau tidak tetap sama (mendapat THR)," kata
Direktur Pengupahan Kemnaker Andriani, Rabu (8/5).
Namun demikian, ia menuturkan Kemnaker belum mengeluarkan surat edaran
terkait pembayaran THR tersebut. Andriani menyatakan surat edaran biasanya dirilis
mendekati H-7 Lebaran.
Ia menyatakan Kemnaker memiliki tim khusus yang akan memantau pembayaran
THR oleh perusahaan. Di samping itu, Kemnaker akan mendirikan posko pengaduan
pembayaran THR bagi pekerja atau buruh yang merasa tidak mendapatkan haknya
sesuai aturan sebagaimana yang telah berjalan tahun-tahun sebelumnya.
Ia menyatakan tahun lalu banyak pekerja atau buruh yang datang untuk
berkonsultasi tentang aturan THR guna mendapatkan pemahaman utuh mengenai
haknya. Hanya sedikit dari mereka yang melaporkan keterlambatan pembayaran
THR.
"Kalau ada yang haknya tidak terpenuhi dan lapor nanti segera kamu tindak lanjuti
langsung," katanya.
Ia mengungkapkan ada beberapa perusahaan terlambat membayar THR. Namun, ia
tidak menyebutkan jumlah perusahaan tersebut. Andriani bilang keterlambatan itu
disebabkan kurangnya pemahaman perusahaan tentang pembayaran THR.
Untuk perusahaan yang terlambat membayar THR mendapat sanksi berupa denda
sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan. Ini mengacu kepada
pasal 10 Ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.
"Kami juga akan mengenakan sanksi administratif," katanya.
(ulf/agt).
Page 35 of 80.
