Page 41 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2019

Jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2019 yang tumbuh 5,07 persen,
Piter menilai ekonomi kuartal II akan melaju lebih kencang lagi. Ia memperkirakan,
ekonomi pada periode April-Juni 2019 setidaknya bisa menembus 5,1 hingga 5,2
persen.
Terlebih, pemerintah juga akan mengucurkan gaji ke-13 kepada PNS pada Juni
nanti. Tak ubahnya dengan anggaran THR, anggaran gaji ke-13 itu juga Rp20 triliun
atau naik 11,85 persen dari periode tahun lalu.

Pun demikian, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan ekonomi
pada kuartal 2019 tidak akan berbeda jauh. Pasalnya, efek serupa juga terjadi pada
konsumsi tahun lalu, di mana ramadan dan puasa juga jatuh pada kuartal II.

Sebagai catatan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi tumbuh
5,27 persen pada kuartal II 2018, di mana konsumsi berkontribusi sebesar 53,69
persen dengan pertumbuhan 5,14 persen. Proyeksi Piter juga mempertimbangkan
realisasi pertumbuhan konsumsi pada kuartal I 2019 yang hanya sebesar 5,01
persen atau hanya naik 0,6 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu yang
tercatat 4,95 persen, serta investasi yang cenderung melambat.

Hal senada disampaikan Ekonom Institute for Development of Economic and
Finance (Indef) Bhima Yudistira Adhinegara. Ia bilang kenaikan alokasi THR yang
diberikan pemerintah pasti akan memberikan imbas positif terhadap konsumsi,
setidaknya 0,1 persen.
Atas peningkatan konsumsi tersebut, sektor ritel pakaian, makanan minuman,
transportasi juga biasanya akan mendapatkan angin segar. Namun, ia
mengingatkan imbas itu bisa tak optimal jika pemerintah tak bisa mengendalikan
inflasi.

Pada April lalu, BPS mencatat inflasi mencapai 0,44 persen secara bulanan atau
lebih tinggi dibandingkan periode April 2018 yang hanya 0,1 persen. Kenaikan
tingkat harga tersebut utamanya disebabkan oleh mahalnya harga bumbu masak
dan tiket pesawat.

"Karena tiket pesawat masih naik, masyarakat bisa berpindah ke moda transportasi
darat yang harganya lebih murah, sehingga dampaknya terhadap konsumsi kurang
optimal," tutur Bhima.
Selain itu, ia mengingatkan alokasi THR dari negara hanya diperuntukkan bagi
sekitar 4 juta orang PNS. Padahal, pekerja di Indonesia tidak hanya PNS, jauh lebih
banyak yang bekerja di sektor swasta.

Untuk itu, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap sektor swasta. Hal
itu dilakukan untuk memastikan perusahaan membayar THR tepat waktu dan tidak
mangkir dari kewajibannya.
"Ada perusahaan yang membayarkan THR setelah lebaran. Kalau demikian kan
momentumnya sudah lewat," tandasnya.

(bir).

Page 40 of 80.