Page 45 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2019

Title KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SEGERA MENERBITKAN SURAT EDARAN TERKAIT THR
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 09 Mei 2019
https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-ketenagakerjaan-segera- menerbitkan-
Page/URL
surat-edaran-terkait-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jika mengacu pada regulasi pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7. Namun,
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri meminta perusahaan bisa
membayar Tunjangan Hari Raya (THR) maksimal dua minggu sebelum lebaran.

"Hal ini dilakukan agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik," kata
Menaker, Rabu (8/5).
Menaker menegaskan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang
harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.

Adapun besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara
terus menerus atau lebih, memperoleh THR 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja
yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12
bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang
sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau
lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-
rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua
belas) bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap
bulan selama masa kerja.

"Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari
nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada
pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah dilakukan," kata Menaker.

Menurut Menaker, dirinya akan segera menerbitkan surat edaran THR kepada para
Kepala Daerah dan membuka posko pengaduan THR.

"Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan
THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di
tingkat yaitu di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan," tutur Menaker.

Page 44 of 80.