Page 116 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 116
RS PELABUHAN JAKARTA-BP2MI PERKUAT PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA
MIGRAN
Pihak Rumah Sakit (RS) Pelabuhan Jakarta berkolaborasi dengan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) guna memperkuat perlindungan bagi Pekerja Miigran Indonesia (PMI).
Kepala Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Dr Dwi Aryani mengatakan kerja sama tersebut untuk
membentuk Pekerja Migran Indonesia yang berkualitas dan semakin terlindungi secara hukum.
"Mudah-mudahan dengan perlindungan hukum mereka akan mendapatkan sesuai dengan
harapannya. Kami, RS Pelabuhan menyampaikan bahwa putra-putri terbaik yang kita kirim itu
adalah kualitas terbaik. Bahwa RS Pelabuhan Jakarta siap membantu," katanya di Pancoran,
Jakarta Selatan, Rabu.
Adapun penandatangan kerja sama tersebut dilangsungkan bersamaan dengan
penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama dengan 16 Pemerintah Daerah,
satu yayasan, empat lembaga pendidikan, dan lima lembaga kesehatan bersama Kepala BP2MI
Benny Rhamdani.
Dwi Aryani mengatakan RS Pelabuhan sebagai tempat yang ditunjuk untuk mengecek kesehatan
siap memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada para Pekerja Migran Indonesia
yang hendak dikirim ke Korea.
Dia pun berharap melalui kerja sama ini akan semakin memperkuat perlindungan kesehatan para
Pekerja Migran Indonesia yang dikirim ke luar negeri hingga kembali ke Tanah Air.
"Jadi mereka harus memenuhi syarat karena program itu juga ngelink dengan Korea, jadi di sini
sehat dan disana sehat dan Alhamdulillah selama ini berlangsung dengan baik," tutur dia.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyampaikan kerja sama itu merupakan salah satu
perwujudan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (PMI).
Hal itu secara khusus termaktub dalam Pasal 40,41 dan 42 yang memberikan tanggung jawab
dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberdayakan dan melindungi Pekerja
Migran Indonesia.
"Kerja sama ini mencakup optimalisasi peran dari masing-masing pihak, baik BP2MI, Pemerintah
Daerah, lembaga pendidikan, maupun lembaga kesehatan untuk mendukung pelaksanaan
pelindungan PMI," ujar Benny.
Berdasarkan data dari World Bank, ada 9 juta Pekerja Migran Indonesia yang saat ini tersebar
di 150 negara dunia. Namun, kata Benny, hanya 4,4 juta PMI yang tercatat di dalam sistem milik
BP2MI dan dapat dipastikan telah berangkat secara prosedural, sehingga data mereka tercatat
dengan jelas dan berada dalam pelindungan negara.
"Di sisi lain, 4,6 juta PMI lainnya adalah PMI nonprosedural. Sebanyak 90 persen dari mereka
adalah korban dari penempatan kerja yang tidak resmi.
Saya dapat katakan bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam masa darurat penempatan
ilegal PMI, yang dikendalikan oleh para mafia dan sindikat," ungkap Benny.
Padahal, lanjut Benny, kesempatan bekerja ke luar negeri terbuka sangat besar, contohnya
Jepang yang membuka kesempatan untuk 70 ribu tenaga kesehatan dari Indonesia, namun saat
ini Indonesia baru dapat memenuhi sekitar 4 ribu.
115
