Page 112 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 112

BURUH KECEWA ANIES BASWEDAN TAK PENUHI JANJI REVISI UMP DKI 2022

              Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta, William Yani Wea
              menyatakan, pihaknya kecewa terhadap sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Jadi ya
              kami kecewa karena kami tadi berharap ketemu Gubernur tapi ditemui oleh Pak Kadisnaker dan
              dari Kesbang. Kemudian ditambah perwakilan dari TGUPP," kata William mewakili buruh di Balai
              Kota, Jakarta Pusat, Rabu (8/12/2021).

              Dia mengungkapkan, kekecewaan buruh tersebut karena belum mendapatkan jadwal revisi surat
              mengenai  besaran  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  DKI  2022. William  juga  menilai  janji  yang
              sempat  disampaikan oleh  Anies  hanya  bentuk  spontanitas.  "Gubernur  itu  ketika  menjanjikan
              pada tanggal 29 November itu bersifat spontan. Hanya untuk menyenangkan saja," katanya.

              "Kita lihat nanti saja. Yang pasti kami kecewa dengan Pak Gubernur karena tidak sesuai dengan
              janjinya pada tanggal 29 November," sambungnya.

              Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan
              kelompok buruh akan terus meningkat eskalasinya dalam melawan kenaikan upah yang dirasa
              tidak cukup menenuhi harapan.

              Said pun mengancam, bahwa seluruh elemen buruh bisa melakukan mogok nasional. "Di seluruh
              Indonesia bilamana pemerintah memaksakan untuk tetap menjalankan isi UU Cipta Kerja nomor
              11 tahun 2020 tidak mengacu pada keputusan MK. Perlawanan gerakan mogok nasional menjadi
              pilihan," kata Said saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (8/12/2021).

              Said  menilai,  putusan  MK  sudah  menyatakan  beleid  Cipta  Kerja  cacat  formil  karena
              pembentukannya yang belum memenuhi unsur partisipasi publik. MK pun memberi kesempatan
              pemerintah untuk memperbaiki dalam dua tahun mendatang.

              "Tapi kalau kembali dilakukan dengan cara cara tidak melibatkan partisipasi publik, khususnya
              Serikat  buruh  dan  gerakan  sosial  lainnya.  Maka  sudah  dipastikan  gerakan  mogok  nasional
              menjadi pilihan," wanti Iqbal lagi.


































                                                           111
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117