Page 110 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 110
"Sementara itu Pemprov Sumbar juga telah menetapkan UMP tahun 2022 sebesar Rp2,512.539
naik 1 persen lebih dari tahun ini yang berjumlah Rp2,488.041," ujar Mahyeldi.
Ia menyebut dalam penetapan itu Pemprov Sumbar telah melalukan beberapa upaya diantaranya
melakukan sosialisasi penetapan UMP pada perusahaan, melakukan bimtek dan pengawasan
serta pembinaan terhadap implementasi UMP.
"Kami berharap kedatangan Komisi IX hari ini bisa memberikan masukan untuk dijadikan
pertimbangan bagi Sumbar ke depan," katanya.
Ketua rombongan Komisi IX, Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP, M.Kep mengatakan saat ini komisi
tersebut membagi kelompok, satu ke Sumbar, ada yang ke Bali dan sebagian keluar negeri.
Kunjungan spesifik ke Sumbar berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 untuk
melakukan pengawasan terhadap penetapan dan implementasi UMP 2022.
"Komisi IX membidangi dua sektor yaitu ketenagakerjaan dan kesehatan. Dua sektor ini sangat
komplek namun juga sangat fundamental," katanya.
Ia menyebut kunjungan yang dilakukan dalam rangka evaluasi penetapan UMP 2022.
UMP telah ditetapkan berdasarkan PP 36 tahun 2021. Pada satu sisi penetapan itu memberikan
jaminan kepada pekerja untuk mendapatkan upah layak namun di sisi lain masih ada polemik
antara perusahaan dan serikat pekerja.
"Karena itu penting untuk turun langsung melihat kondisi di Sumbar untuk dijadikan bahan untuk
disampaikan pada mitra kerja sekaligus bahan yang akan dibawa dalam rapat komisi," ujarnya.
Editor: Joni Abdul Kasir
109
