Page 106 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 106
Judul Ratusan Buruh Tagih Janji Anies soal Revisi UMP Jakarta 2022
Nama Media sindonews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://metro.sindonews.com/read/622529/170/ratusan-buruh-tagih-
janji-anies-soal-revisi-ump-jakarta-2022-1638965543
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-08 21:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta menagih janji
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP)Jakarta
2022 sebesar Rp4.453.935 atau naik Rp37.749 dari UMP 2021. Anies menjanjikan merevisi surat
mengenai kenaikan UMP saat bertemu dengan buruh pada 29 November 2021 lalu.
RATUSAN BURUH TAGIH JANJI ANIES SOAL REVISI UMP JAKARTA 2022
DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta menagih janji
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP)Jakarta
2022 sebesar Rp4.453.935 atau naik Rp37.749 dari UMP 2021. Anies menjanjikan merevisi surat
mengenai kenaikan UMP saat bertemu dengan buruh pada 29 November 2021 lalu.
"Kami kecewa karenatadi berharap ketemu Gubernur tapi ditemui oleh Pak Kadis Naker dan
Kesbang. Kemudian ditambah perwakilan dari TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan
Pembangunan). Kami kecewa karena tadinya berharap mendapatkan jadwal deadline kapan
revisi dari surat mengenai kenaikan UMP," ungkap Ketua DPD KSPSI AGN DKI Jakarta, William
Yani Wea kepada wartawan, Rabu,(08/12/2021).
Menurutnya, waktu itu Anies Baswedan telah menjanjikan revisi UMP 2022 pada 29 November
2021 lalu yang bersifat spontan dan hanya untuk menyenangkan perwakilan buruh. Namun
nyatanya, pada sore ini belum ada kepastian.
"Kita lihat nanti saja yang pasti kami kecewa dengan Pak Gubernur karena tidak sesuai dengan
janjinya pada 29 November 2021 lalu," ujarnya.
Dia menuturkan, soal revisi UMP keputusan tetap berada di Gubernur karena mengacu pada
ketentuan dalam PP 78/2015, di mana perhitungan UMP berdasarkan pada perkembangan inflasi
dan pertumbuhan ekonomi tahunan."Keputusan tetap ada di Gubernur, kita masih mengacu
pada PP 78 bukan pakai PP 36. Di situ kan masalahnya. Jadi, menurut kami, yang harus dipegang
Gubernur adalah PP 78, tanpa menurut surat dari Kemenaker," tuturnya.
105
