Page 101 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

TUNTUT REVISI UMP, BURUH KECEWA TIDAK BERTEMU ANIES BASWEDAN

Buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja merasa kecewa usai menggelar aksi di
depan Balai Kota Jakarta. Sebabnya, permintaan mereka bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan tidak dipenuhi.

Anies diketahui hanya mengutus sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Dinas Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi), Andri Yansyah; Kepala Kesatuan
Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Taufan Bakri; dan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan
Pembangunan (TGUPP).

"Jadi ya kami kecewa karena kami tadi berharap ketemu Gubernur tapi ditemui oleh Pak Kepala
Disnaker dan dari Kesbangpol. Kemudian ditambah perwakilan dari TGUPP," kata Ketua DPD
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta, William Yani Wea, Rabu
(8/12/2021).

Namun, hal yang paling membuat kecewa buruh adalah belum terpenuhi janji merevisi nilai UMP
2022. Bahkan, mereka tak diberikan kepastian kapan janji itu akan dipenuhi.

Anies sempat berjanji merevisi UMP secepatnya pada 29 November lalu saat buruh melakukan
unjuk rasa. Namun, William menilai Anies hanya memberikan ketenangan sesaat saja. "Gubernur
itu ketika menjanjikan pada tanggal 29 November itu bersifat spontan. Hanya untuk
menyenangkan saja. jadi harusnya kan waktu kami datang sore ini kan ada jawaban," jelasnya.

Menurut William, seharusnya Anies bisa melakukan revisi UMP tanpa harus meminta persetujuan
Kementerian Ketenagakerjaan. Karena, jika Anies memutuskan tak menggunakan Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 79 tahun 2015 tentang pengupahan, maka aturan yang bisa dipakai
adalah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

"Tinggal diputuskan inflasinya berapa, pertumbuhan ekonominya bagaimana, tinggal diputuskan
tidak perlu ketemu stakeholder, tidak perlu ketemu pengusaha, tidak perlu ketemu buruh, tinggal
di putuskan saja," kata dia.

100