Page 17 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 17
Pada siang hari tadi menyambangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) guna meminta penjelasan
detail MK perihal keputusan Judicial Review (JR) atau uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
terkait amar putusan pada poin nomor 4 dan 7 yang dianggap multi tafsir.
"Kami datang ke sini untuk meminta penjelasan MK terkait amar putusan pada poin nomor 4 dan
7. Pada poin nomor 4, misalnya, disebutkan bahwa UU Ciptaker masih tetap berlaku. Tetapi di
poin nomor 7 disebutkan ditangguhkan. Jadi itu alasan kami datang ke sini untuk meminta
penjelasan MK," papar Said Iqbal di Gedung MK, Rabu (8/12/2021) siang.
"Apakah yang digunakan tafsir itu oleh pemerintah adalah amar nomor 4 atau amar putusan
nomor 7? Hanya MK yang bisa menjawab," sambung dia.
Untuk diketahui, amar putusan pada poin nomor 4 berbunyi seperti demikian: "Menyatakan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan
tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
Sedangkan untuk poin nomor 7 berbunyi seperti ini "Menyatakan untuk menangguhkan segala
tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula
menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam pertemuan tersebut, Iqbal dan pimpinan aliansi buruh ditemui oleh Kepala Biro Humas
MK, yang berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada Ketua Hakim Konstitusi guna
menyelesaikan persoalan multitafsir tersebut.,(*).
16
