Page 21 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 21

Judul               Buruh Ontrog Balai Kota, Tagih Janji Manis Anies
                Nama Media          Harian Metropolitan
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg3
                Jurnalis            py
                Tanggal             2021-12-09 06:43:00
                Ukuran              120x178mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 16.200.000

                News Value          Rp 81.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas
              Bumi dan Umum (FSP KEP) menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menagih
              janji  Gubernur  DKI,  Anies  Baswedan,  yang  akan  menaikkan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP).
              Massa nampak memadati Jalan Medan Merdeka Selatan. Akibatnya, lalu lintas tersendat.



              BURUH ONTROG BALAI KOTA, TAGIH JANJI MANIS ANIES

              Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas
              Bumi dan Umum (FSP KEP) menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta.

              Mereka menagih janji Gubernur DKI, Anies Baswedan, yang akan menaikkan Upah Minimum
              Provinsi (UMP). Massa nampak memadati Jalan Medan Merdeka Selatan. Akibatnya, lalu lintas
              tersendat.

              Sejumlah aparat bersiaga dan mengatur lalu lintas di depan Balai Kota DKI. Dalam aksinya,
              orator meminta Anies berani menaikkan UMP di Jakarta. Orator juga menyinggung janji Anies
              saat menemui massa buruh beberapa waktu lalu.

              "Pak Anies kami datang lagi. Waktu itu Pak Anies berjanji untuk revisi SK UMP. Itu Menaker tidak
              mengerti.  Sekarang  kebutuhan  pada  naik.  Coba  cek.  Kami  tunggu  Pak Anies,"  kata  seorang
              orator.

              "Mana janjinya* Tidak berani menaikkan UMP. Kita hanya dapat 37 ribu dibagi 30, itu berapa
              Pak Anies," sambungnya.

              Sementara orator lainnya men-gatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 yang
              menjadi acuan pemerintah untuk menetapkan UMP sudah tidak berlaku usai putusan UU Cipta
              Kerja inkonstitusional bersyarat.

              Ia  meminta  Anies  merevisi  SK  penetapan  UMP.  "Tiap  hari  kawan-kawan  be-rantem  dengan
              istrinya, ka-rena kenaikan UMP tidak sesuai.


                                                           20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26