Page 24 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 24
"Gubernur itu ketika menjanjikan pada tanggal 29 November itu bersifat spontan.'Hanya untuk
menyenangkan saja, jadi harusnya kan waktu kami datang sore ini kan ada jawaban,"
ungkapnya.
Ia juga mengatakan seharusnya Anies bisa melakukan revisi UMP tanpa harus meminta
persetujuan Kementerian Ketenagakerjaan. Sebab, jika Anies memutuskan tak menggunakan
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 79 tahun 2015 tentang pengupahan, maka aturan yang
dipakai adalah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
Tiga tuntutan
Dalam aksi kemarin, tiga lokasi yang menjadi sasaran aksi protes massa buruh yakni Istana,
Mahkamah Konstitusi dan kantor Balai Kota DKI Jakarta.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa aksi demo
kemarin menyampaikan tiga tuntutan.
"Pas hari ini KSPI Antigani dan KSPI melakukan aksi unjuk rasa nasional yang merupakan
rangkaian dari aksi buruh untuk menyampaikan tiga tuntutan dari mulai 6 sampai 10 Desember
ini di seluruh Indonesia," ucap Said di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (8/12/21).
Adapun ketiga tuntutan tersebut yakni pertama meminta seluruh Gubernur di Indonesia merevisi
SK Upah minimum Baik UMP maupun UMK karena bertentangan dengan keputusan MK amar
putusan Nomor 7.
Kedua adalah meminta Pemerintah Pusat untuk mencabut peraturan pemerintah atau PP Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sesuai amar putusan Mahkamah konstitusi nomor 7.
"Jelas dikatakan: menyatakan menangguhkan tindakan/ kebijakan yang bersifat strategis dan
berdampak luas dan tidak boleh menerbitkan peraturan-peraturan yang baru di dalam PP No 36
tahun 2021 tentang Perubahan Pasal 4 Ayat 2 jelas mengatakan kebijakan kenaikan upah
minimum adalah ke-putusan strategis," jelasnya.
Lanjutnya, kata dia, oleh karena itu, kami meminta pemerintah pusat tunduk kepada keputusan
MK cabut PP no 36 Tahun 2021. (m27)
Caption:
DEPAN BALAI KOTA--- Buruh kembali menggelar aksi demonstrasi, Rabu (8/12). Perwakilan
buruh yang berdemo di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, diperbolehkan masuk untuk
melakukan audiensi.
23
