Page 27 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 27
DEAR ANIES, MASSA BURUH SERUKAN MOGOK NASIONAL JIKA UMP DKI TIDAK
DINAIKAN
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta William Yani
Wea mengatakan, pihaknya akan mengancam melakukan mogok kerja.
Tak tanggung-tanggung, ancaman mogok kerja ini bukan hanya di Jakarta melainkan hingga
dilakukan secara nasional.
"Kalau belum ada kepastian ya, tadinya kan kita mau mogok nasional, ketika tidak ada kepastian
ya mogok nasional pasti jadi," ujar William di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/12/2021).
Melansir SuaraJakarta.id-jaringan Ayojakarta.com, Kamis (9/12), seruan mogok kerja nasional
ini bukannya tanpa alasan.
Sebab dari aksi demonstrasi yang dilakukan massa buruh sepanjang hari kemarin, massa buruh
menemukan kekecewaan lantaran keputusan untuk menaikan nilai Upah Minimum Provinsi
(UMP) DKI tahun 2022 belum juga keluar.
Menurut William, keputusan Gubernur Anies Baswedan dalam menentukan nilai UMP DKI akan
sangat vital. Pasalnya, hal itu akan menjadi acuan bagi daerah lain untuk ikut merevisi atau tidak.
"Semuanya akan melihat DKI kan ketika DKI tidak ada kepastian, gubernur tidak revisi, provinsi
lain melihat DKI," imbuh dia.
William mengatakan, seharusnya Anies bisa melakukan revisi UMP tanpa harus meminta
persetujuan Kementerian Ketenagakerjaan.
Sebab, jika Anies memutuskan tak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 79 tahun
2015 tentang pengupahan, maka aturan yang dipakai adalah PP nomor 36 tahun 2021 tentang
pengupahan.
"Tinggal diputuskan inflasinya berapa, pertumbuhan ekonominya bagaimana, tinggal diputuskan
tidak perlu ketemu stakeholder, tidak perlu ketemu pengusaha, tidak perlu ketemu buruh, tinggal
di putuskan saja," jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, massa aksi yang terlihat berjumlah ratusan orang langsung mengambil
posisi di depan pintu Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Terlihat setidaknya
dua mobil komando untuk orasi disiagakan.
Salah seorang peserta aksi mengatakan tujuan kedatangan ke Balai Kota Jakarta, untuk menagih
janji Anies Baswedan mengubah nilai UMP 2022.
"Pak Gubernur Tolong dibukakan pintu, kami ingin menagih janji yang bapak sampaikan untuk
mengubah nilai UMP," ujar orator, Rabu (8/12/2021).
Pihak buruh juga meminta perwakilannya diizinkan untuk masuk ke Balai Kota.
"Kepada pihak kepolisian mohon terima delegasi. Sekitar 20 orang. Kalau tidak boleh masuk kita
akan memaksa masuk ke daalam. Mohon dihargai ini demokrasi," katanya.
Akhirnya, pihak Balai Kota langsung mengizinkan sekitar 20 orang untuk masuk ke dalam.
Mereka diterima di Badan Kesbangpol DKI.
26
